CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap produsen minyak goreng MinyaKita yang terbukti mengurangi volume isi dalam kemasan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga kejahatan yang harus diproses secara hukum.

Pria yang akrab disapa Hero ini meminta pemerintah tidak hanya menutup pabrik produsen nakal, tetapi juga menyeret mereka ke ranah hukum.

“Selain mencabut izin usaha, saya kira Pak Menteri sudah memahami situasi ini. Aparatur yang berwenang harus segera menutup pabrik, mencabut pola kerja sama, serta memberikan sanksi tegas,” ujar Hero, Rabu (12/3/2025).

Ia menilai bahwa praktik ini telah terorganisasi dan bukan sekadar kesalahan teknis. Bahkan, selain kasus di Depok, Hero mengungkap adanya dugaan pelanggaran serupa di salah satu perusahaan MinyaKita di Karawang, Jawa Barat.

“Ini bukan hanya soal sanksi administratif, tetapi juga harus dilaporkan ke aparat penegak hukum karena masuk dalam kategori pemalsuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hero menyoroti keresahan masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian isi dengan takaran yang tertera di kemasan. Hal ini, menurutnya, semakin merugikan konsumen, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, saat permintaan minyak goreng meningkat.

“Kami mendorong pemerintah bertindak cepat agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat praktik curang ini,” pungkasnya.