BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Polemik pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) oleh Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Lembang masih ramai menjadi perbincangan publik. Di satu sisi, KPSBU menegaskan bahwa penggunaan lahan seluas sekitar 3.950 meter persegi tersebut berlandaskan perjanjian sewa selama 30 tahun dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Namun, penjelasan tersebut justru berbanding terbalik dengan laporan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPP LP2KP-RI) yang telah melaporkan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Ketua Umum DPP LP2KP-RI, Doni Santoso, dalam laporan yang disampaikannya menyebut pemanfaatan aset daerah oleh KPSBU diduga tidak memiliki landasan hukum yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) setelah aset tersebut berada dalam yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan surat laporan Nomor :030/Kep.229-ASET/2010 Tanggal 17 Juni 2010 Nomor 030/Kep.581-Aset/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.555-Aset/2012 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bandung dan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
LP2KP-RI bahkan menilai kerja sama atau perjanjian sewa yang dijadikan dasar KPSBU untuk menggunakan lahan hingga 2033 perlu diuji kembali legalitasnya.
Sementara itu, Ketua KPSBU Lembang, Haji Dedi Setiadi, sebelumnya menegaskan pada Senin (20/7/2026) bahwa koperasi tidak pernah mengklaim sebagai pemilik tanah. Menurutnya, KPSBU hanya menggunakan lahan tersebut berdasarkan perjanjian sewa selama 30 tahun yang dimulai sejak 2002 dan akan berakhir pada 2033.
“Dasar kami menggunakan tanah ini adalah sewa selama 30 tahun. Kami tidak pernah mengklaim memiliki tanah ini. Kami murni menggunakan berdasarkan perjanjian sewa,” ujar Haji Dedi.
