Ia juga menyebut nilai sewa yang dibayarkan mencapai Rp90 juta untuk masa 30 tahun dan pembayaran telah dilakukan di muka melalui mekanisme resmi kepada pemerintah.
Haji Dedi berpandangan, perubahan pemerintahan maupun terbentuknya Kabupaten Bandung Barat tidak serta-merta membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.
“Logika kami, kalau sudah menyewa selama 30 tahun, siapa pun pemerintahnya dan siapa pun bupatinya, perjanjian itu tetap harus diikuti sampai masa sewanya selesai,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi titik yang dipersoalkan LP2KP-RI
Dalam laporannya, Doni Santoso menilai persoalan tidak berhenti pada siapa yang memiliki tanah atau siapa yang menandatangani perjanjian sewa. Menurut LP2KP-RI, yang harus diuji adalah apakah perjanjian sewa selama 30 tahun tersebut tetap memiliki kekuatan hukum setelah aset bersangkutan menjadi Barang Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat.
LP2KP-RI menyoroti ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat yang menjadi dasar penyerahan aset dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat.
Penyerahan aset tersebut, menurut LP2KP-RI, kemudian ditindaklanjuti melalui keputusan Bupati Bandung mengenai penghapusan dan penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Atas dasar itu, LP2KP-RI mempertanyakan keberlanjutan perjanjian sewa yang sebelumnya dibuat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
