LP2KP-RI: KPSBU Tak Bisa Berlindung di Balik Kontrak Lama
LP2KP-RI secara tegas menilai bahwa keberadaan perjanjian sewa lama tidak otomatis dapat dijadikan dasar untuk menguasai dan memanfaatkan aset yang kemudian menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanpa dilakukan penyesuaian administrasi maupun legalitas sesuai regulasi pengelolaan BMD.
Dalam isi laporan, LP2KP-RI juga mempersoalkan jangka waktu sewa selama 30 tahun. Lembaga tersebut menilai skema tersebut perlu diuji terhadap ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
LP2KP-RI mendalilkan bahwa ketentuan tersebut membatasi jangka waktu sewa BMD dan mempertanyakan apakah perjanjian sewa selama 30 tahun yang dibuat sebelum aset berada di bawah pengelolaan Pemkab Bandung Barat masih dapat diberlakukan tanpa adanya pembaruan atau penyesuaian perjanjian.
“Persoalannya bukan sekadar KPSBU menyewa atau tidak. Yang harus diperiksa adalah apakah setelah aset menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat, masih ada dasar hukum yang sah bagi KPSBU untuk menggunakan aset tersebut secara komersial,” demikian substansi laporan surat LP2KP-RI.
LP2KP-RI juga menyoroti dugaan tidak adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke Kas Umum Daerah Pemkab Bandung Barat atas pemanfaatan lahan tersebut selama bertahun-tahun.
Dalam laporan itu disebutkan, berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi LP2KP-RI, tidak ditemukan adanya setoran PAD dari pemanfaatan aset tersebut kepada Pemkab Bandung Barat.
Dugaan tersebut, menurut LP2KP-RI, semakin serius karena lahan digunakan sebagai kantor pusat operasional dan workshop utama KPSBU yang menjalankan aktivitas ekonomi dan komersial.
