LP2KP-RI Minta Aparat Penegak Hukum Menguji Legalitas
Doni Santoso menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.
LP2KP-RI meminta Kejaksaan dan KPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen, mulai dari perjanjian sewa yang dibuat pada 2002, proses penyerahan aset kepada Pemkab Bandung Barat, status pencatatan BMD, hingga aliran pembayaran sewa dan potensi penerimaan PAD.
LP2KP-RI juga menyoroti dugaan adanya potensi kerugian keuangan daerah akibat tidak optimalnya penerimaan dari pemanfaatan aset milik Pemkab Bandung Barat.
Jika nantinya ditemukan bahwa aset daerah digunakan untuk kepentingan komersial tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa memberikan kontribusi kepada daerah, maka persoalan tersebut dinilai harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, polemik ini kini memperlihatkan dua posisi yang bertolak belakang
KPSBU berpegang pada keyakinan bahwa perjanjian sewa 30 tahun yang dibuat sejak 2002 tetap berlaku hingga 2033. Sementara LP2KP-RI mempertanyakan keabsahan perjanjian tersebut setelah aset beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan menilai pemanfaatan aset tanpa penyesuaian legalitas berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta kehilangan potensi PAD.
Pada akhirnya, bukan sekadar klaim KPSBU sebagai penyewa yang harus dipertimbangkan, melainkan legalitas perjanjian tersebut dalam perspektif hukum pengelolaan Barang Milik Daerah.
Karena itu, pengujian dokumen dan penelusuran aliran pembayaran menjadi penting untuk memastikan apakah kerja sama yang selama ini dijadikan dasar pemanfaatan lahan benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
LP2KP-RI mendesak agar persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan antara pihak koperasi dan pemerintah daerah. Aparat penegak hukum diminta turun tangan untuk menguji secara objektif apakah penggunaan aset daerah oleh KPSBU telah memenuhi seluruh ketentuan hukum atau justru terdapat dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Seluruh dugaan pelanggaran, kerugian negara, dan penyalahgunaan kewenangan dalam laporan LP2KP-RI merupakan materi laporan yang masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.
Sementara sejak pemberitaan kanalindonesia.com terkait lahan KPSBU Lembang diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung belum memberikan statement terkait pemberitaan ini.
