Kontrak Lama Bukan Cek Kosong untuk Menguasai Aset Daerah
LP2KP-RI menilai apabila benar tidak terdapat perjanjian baru, kerja sama pemanfaatan, atau bentuk legalitas lain yang sah dengan Pemkab Bandung Barat setelah aset menjadi kewenangan daerah tersebut, maka status pemanfaatan lahan oleh KPSBU harus segera dievaluasi.
Menurut LP2KP-RI, KPSBU tidak dapat begitu saja menggunakan kontrak lama sebagai dasar untuk mengabaikan kewajiban administratif dan finansial kepada Pemkab Bandung Barat.
Terlebih, aset yang menjadi objek persoalan disebut telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Bandung Barat.
LP2KP-RI juga menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut KPSBU. Lembaga tersebut turut mempertanyakan kinerja aparatur Pemkab Bandung Barat yang memiliki kewenangan dalam pengamanan dan pengelolaan aset daerah.
Dalam laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum, LP2KP-RI menduga terdapat pembiaran dalam pengelolaan aset tersebut. Karena itu, pihak yang dimintai pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan kepada pihak koperasi, tetapi juga pejabat atau aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset daerah.
