BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Status Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Wibawa Mukti sebagai badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadi pengingat bahwa pengelolaan perusahaan tersebut tidak boleh berjalan tertutup dari pengawasan publik dan pemerintah daerah.
Transparansi anggaran, keterbukaan pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi. Sebab, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), Perumdam tidak hanya memiliki tanggung jawab menjalankan bisnis pelayanan air minum, tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat dan mengelola kekayaan daerah sesuai ketentuan.
Sorotan terhadap tata kelola perusahaan ini mengemuka menyusul pertanyaan mengenai keterbukaan informasi anggaran, rincian penggunaan dana, hingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan. Laporan dalam bahan Rancangan APBD yang ditelusuri juga dinilai belum memberikan gambaran terperinci mengenai sejumlah komponen yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Situasi tersebut memunculkan desakan agar Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail melakukan evaluasi menyeluruh. Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat pun didorong memperketat pengawasan agar pengelolaan BUMD berjalan transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BUMD BUKAN ENTITAS YANG BEBAS DARI PENGAWASAN
Perumdam Tirta Wibawa Mukti merupakan perusahaan daerah yang kepemilikannya berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Karena itu, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan mengenai BUMD, tata kelola perusahaan yang baik, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang berlaku.
Manajemen memang membutuhkan ruang profesional untuk mengambil keputusan bisnis dan menjalankan operasional perusahaan. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti perusahaan dapat melepaskan diri dari pembinaan pemilik modal, pengawasan sesuai kewenangan, dan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan.
Pemisahan antara pengelolaan operasional dan tanggung jawab kepada pemilik modal harus dipahami secara jelas. Direksi memiliki kewenangan mengelola perusahaan sesuai ketentuan, sementara pemerintah daerah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme yang berlaku.
Isu yang beredar mengenai dugaan kecenderungan perusahaan mengambil keputusan secara mandiri tanpa keterbukaan yang memadai kepada pemerintah daerah perlu dijawab dengan penjelasan resmi. Kewenangan direksi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi, terlebih ketika kebijakan yang diambil menyangkut keuangan, investasi, pengadaan, dan pelayanan publik.
Hingga persoalan tersebut memperoleh klarifikasi, dugaan mengenai pengelolaan yang tertutup tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran. Namun, hal itu cukup menjadi alasan untuk meminta penjelasan dan mengevaluasi mekanisme pengawasan yang berjalan.
RINCIAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN HARUS JELAS
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keterbukaan informasi mengenai anggaran dan realisasi kegiatan perusahaan.
Informasi yang disampaikan dalam dokumen perencanaan maupun laporan keuangan perlu memberikan gambaran yang memadai mengenai sumber pendanaan, tujuan penggunaan anggaran, realisasi belanja, serta hasil yang dicapai. Untuk kegiatan pengadaan dan pekerjaan fisik, dokumen pendukung juga harus tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
Tanpa penjelasan yang memadai, publik akan kesulitan menilai apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, apakah pekerjaan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang benar, dan apakah hasilnya memberikan manfaat bagi pelanggan.
Oleh karena itu, manajemen Perumdam perlu menjelaskan rincian anggaran dan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme keterbukaan informasi yang sesuai dengan peraturan. Informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum tentu tetap harus dilindungi, tetapi pengecualian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menutup seluruh informasi mengenai pengelolaan perusahaan.
