Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap keputusan strategis, transaksi keuangan, serta pekerjaan yang menggunakan sumber daya perusahaan memiliki dasar administrasi dan dokumentasi yang memadai.
Keterbukaan tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMD yang mengelola layanan dasar.
SELISIH MODAL RP4,63 MILIAR PERLU DIKLARIFIKASI
Sorotan terhadap transparansi Perumdam juga berkaitan dengan sejumlah data keuangan yang memerlukan pencocokan.
Bahan dokumen yang ditelusuri mencantumkan modal disetor Perumdam Tirta Wibawa Mukti per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.635.474.108. Sementara itu, dokumen yang merujuk pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat memuat angka Rp35 miliar.
Apabila kedua angka tersebut mengacu pada komponen dan periode pencatatan yang sama, terdapat selisih Rp4.635.474.108 atau sekitar Rp4,63 miliar.
Perbedaan tersebut perlu dijelaskan melalui dokumen penyertaan modal, laporan perubahan ekuitas, riwayat transaksi, dan catatan akuntansi yang relevan.
Selisih angka tidak serta-merta membuktikan adanya kerugian atau penyimpangan. Akan tetapi, penjelasan yang dapat diverifikasi diperlukan agar pemerintah daerah dan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai posisi modal perusahaan.
PINJAMAN RP9 MILIAR JUGA MEMBUTUHKAN KETERBUKAAN
Selain pencatatan modal, fasilitas pinjaman sebesar Rp9 miliar dari PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk pada 2023 menjadi bagian lain yang patut memperoleh penjelasan.
Berdasarkan bahan dokumen yang ditelusuri, pinjaman tersebut disebut terdiri atas Rp5 miliar untuk optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Rp4 miliar untuk peningkatan atau pembaruan jaringan pipa dengan spesifikasi PN 16.
Dokumen yang sama menyebut skema pembayaran Rp150 juta per bulan tanpa bunga, dengan pembayaran dikaitkan pada penyerapan kebutuhan oleh PT Ultrajaya. Ketentuan tersebut perlu diverifikasi melalui perjanjian resmi dan catatan transaksi para pihak.
Manajemen perlu memberikan penjelasan mengenai realisasi penerimaan dana, penggunaan pinjaman, pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tujuan pendanaan, serta perkembangan pembayaran kewajiban.
Dokumen perjanjian, bukti penerimaan dana, kontrak pekerjaan, laporan realisasi, dan catatan pembayaran menjadi dasar penting untuk menilai kesesuaian antara ketentuan perjanjian dan pelaksanaannya.
Keterbukaan mengenai pinjaman bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kewajiban perusahaan tercatat dengan benar dan keputusan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
BUPATI DAN WABUP JANGAN BIARKAN PERSOALAN BERLARUT
Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail didorong mengambil langkah nyata untuk memastikan pembinaan terhadap Perumdam berjalan efektif.
Evaluasi perlu mencakup sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, mekanisme pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan pinjaman, serta kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah juga perlu meminta klarifikasi tertulis atas perbedaan data keuangan yang ditemukan, kemudian mencocokkannya dengan dokumen sumber dan hasil pemeriksaan yang relevan.
Apabila terdapat kelemahan administrasi atau tata kelola, pembenahan harus dilakukan dengan target dan tindak lanjut yang jelas. Jika pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran, penanganannya perlu diteruskan melalui mekanisme dan lembaga yang berwenang berdasarkan bukti.
Langkah tersebut penting agar persoalan transparansi tidak berhenti pada pernyataan atau saling lempar tanggung jawab.
KOMISI II DPRD KBB HARUS MEMPERKUAT PENGAWASAN
Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat juga didorong menjalankan fungsi pengawasan secara substantif terhadap kinerja Perumdam.
DPRD dapat meminta penjelasan manajemen dan perangkat daerah terkait, memeriksa dokumen yang relevan sesuai kewenangannya, serta mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya.
