Pengawasan perlu diarahkan pada kejelasan penggunaan modal, pengelolaan pinjaman, realisasi pekerjaan, posisi keuangan, dan kontribusi terhadap PAD.
Selain itu, DPRD perlu memastikan laporan yang disampaikan kepada pemerintah daerah tidak hanya berisi angka agregat, tetapi disertai penjelasan yang memadai agar perkembangan perusahaan dapat dinilai secara objektif.
Fungsi pengawasan akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada penerimaan laporan tanpa menguji persoalan yang membutuhkan klarifikasi.
TRANSPARANSI ADALAH KEWAJIBAN, BUKAN PILIHAN
Perumdam Tirta Wibawa Mukti memegang peran penting dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Karena itu, kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan tata kelola keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.
Keterbukaan anggaran, kejelasan pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan keuangan merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai pemilik modal perlu memastikan mekanisme pembinaan dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, manajemen Perumdam perlu memberikan penjelasan yang terbuka dan berbasis dokumen atas berbagai pertanyaan mengenai tata kelola perusahaan.
Kanalindonesia.com masih menelusuri dokumen terkait pencatatan modal, fasilitas pinjaman Rp9 miliar, perubahan ekuitas, kontribusi PAD, serta keterbukaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.
Klarifikasi dari manajemen Perumdam, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, serta Komisi II DPRD KBB diperlukan untuk melengkapi informasi dan memastikan pemberitaan tetap akurat serta berimbang.
Pada akhirnya, BUMD bukan milik pribadi pengelolanya. Perusahaan daerah harus dijalankan secara profesional, tetapi tetap bertanggung jawab kepada pemilik modal sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Publik berhak memperoleh kejelasan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara akuntabel, sementara setiap dugaan persoalan harus diuji melalui dokumen, pemeriksaan, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
