Di sinilah persoalan ketepatan waktu menjadi penting. Semakin terlambat proses pengesahan dan penyempurnaan anggaran, semakin pendek pula waktu yang tersedia untuk melaksanakan program. Terlebih, APBD Perubahan 2026 hanya memiliki sisa waktu hingga 31 Desember 2026.
Ada risiko program yang secara administratif telah mendapatkan alokasi anggaran, tetapi tidak memiliki waktu pelaksanaan yang cukup.
Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi beberapa kemungkinan:
- Kegiatan fisik dikerjakan dengan waktu yang sangat terbatas.
- Proses pengadaan barang dan jasa menjadi semakin padat.
- Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan membutuhkan perhatian lebih besar.
- Program pelayanan publik berpotensi tidak mencapai target.
- Penyerapan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan hasil pembangunan.
Artinya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari diketoknya palu atau besarnya angka belanja. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Dalam mekanisme pemerintahan daerah, evaluasi gubernur terhadap rancangan APBD bertujuan menguji kesesuaian anggaran dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan dokumen perencanaan.
