“Jangan sampai programnya itu-itu saja, copy-paste dalam setiap perencanaan. Ini menunjukkan pentingnya inovasi dan budaya musyawarah untuk menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat,” kritiknya.
Sandi mendorong jajaran birokrasi agar lebih aktif turun ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, serta memahami persoalan setiap wilayah sebelum menentukan alokasi anggaran.
Ia juga meminta agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak berhenti sebagai agenda tahunan yang sebatas mengumpulkan usulan dan memenuhi prosedur administrasi.
Aspirasi warga harus dikawal secara serius agar dapat diterjemahkan menjadi program prioritas dan memperoleh dukungan anggaran.
“Program harus lahir dari masalah mereka, bukan dari meja birokrasi. Musrenbang jangan hanya menjadi seremonial. Usulan warga harus benar-benar dikawal sampai masuk anggaran,” tegasnya.
PETANI, BURUH, UMKM HINGGA WARGA MISKIN HARUS DIPERHATIKAN
Untuk memastikan APBD 2027 lebih tepat sasaran, Sandi meminta pemerintah daerah menyusun pemetaan kebutuhan berdasarkan karakteristik wilayah dan kelompok masyarakat.
Sejumlah sektor yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian antara lain:
Petani: Ketersediaan pupuk, sarana produksi, perbaikan irigasi, kepastian harga serta akses pemasaran hasil panen.
Buruh dan tenaga kerja: Perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja di daerah.
Pedagang kecil dan UMKM: Kemudahan akses permodalan, penataan tempat usaha yang layak, serta pendampingan pengembangan usaha.
Masyarakat miskin: Ketepatan sasaran bantuan sosial, pembaruan data penerima, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Menurut Sandi, kebijakan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.
Pemetaan tersebut penting agar setiap wilayah mendapatkan perhatian berdasarkan persoalan dan kebutuhan masing-masing, bukan semata-mata berdasarkan pola pembagian program yang bersifat rutin.
KOMISI I AKAN AWASI PENATAAN ASN DAN BELANJA PEGAWAI
Sebagai Ketua Komisi I DPRD KBB yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, Sandi juga menegaskan bahwa aspek tata kelola aparatur sipil negara (ASN) akan menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan APBD 2027.
Ia menekankan bahwa penempatan dan promosi jabatan harus berlandaskan sistem merit, kompetensi, serta rekam jejak kinerja. Praktik jual beli jabatan maupun penempatan berdasarkan kedekatan personal, menurutnya, tidak boleh mendapatkan ruang dalam pemerintahan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengelolaan belanja pegawai secara proporsional agar sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Persoalan tenaga non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga harus memperoleh kejelasan melalui perencanaan yang matang dan berkeadilan.
Tidak kalah penting, pelayanan di tingkat kecamatan dan desa perlu diperkuat melalui dukungan sumber daya manusia maupun anggaran yang memadai.
“Aparatur adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Kalau penataan pegawainya tidak sehat, pelayanannya pasti tidak maksimal,” katanya.
INGATKAN BAHAYA KORUPSI, AJAK MASYARAKAT AWASI APBD
Dalam pernyataannya, Sandi turut mengutip pesan tokoh bangsa H.O.S. Tjokroaminoto tentang pentingnya ilmu, keteguhan prinsip, dan kecakapan strategi dalam menjalankan kehidupan maupun pemerintahan.
Ia juga mengingatkan pesan Bung Karno mengenai beratnya perjuangan menghadapi persoalan yang muncul dari dalam bangsa sendiri.
Pesan tersebut, menurutnya, relevan dengan tantangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, terutama ketika korupsi dan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat berpotensi menghambat tujuan pembangunan.
“Jangan sampai rakyat kita dijajah oleh bangsanya sendiri, lewat korupsi, lewat kebijakan yang tidak berpihak, atau lewat anggaran yang tidak sampai kepada yang berhak,” tandasnya.
