SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menutup rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2025 di Ballroom Al Marwah, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Minggu (14/9) sore.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Jatim untuk memperkuat sinergi menghadirkan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di daerah masing-masing, sebagai langkah strategis membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan.
“Kalau kita ingin memaksimalkan Zona KHAS, bagaimana kuliner yang halal, aman dan sehat, maka saya mengajak bupati maupun wali kota untuk membreakdown lebih detail titik mana yang bisa kita maksimalkan,” kata Gubernur Khofifah.
Menurutnya, keberadaan Zona KHAS bukan sekadar sertifikasi, tetapi juga memberikan rasa mantap dan yakin kepada masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal. Zona KHAS juga akan menjadi penguat UMKM hingga usaha ultra mikro.
“Ada keyakinan, kemantapan ketika mereka mengonsumsi makanan dan minuman di zona KHAS. Kalau ini bisa menjadi penguat dari UMKM kita atau usaha mikro bahkan ultra mikro, saya rasa kita semua bisa menguatkan peran pemerintah kabupaten/kota dan KDEKS di provinsi,” imbuhnya.
Berkaitan dengan pengembangan Zona KHAS, Gubernur Khofifah meluncurkan tiga Zona KHAS pada saat Penutupan FESyar Regional Jawa 2025. Diantaranya, Wisata Kuliner Gladak Serang Kota Probolinggo, Kantin FEB Unair Kampus B, dan Kantin GOR Unair Kampus C. Dengan diluncurkannya tiga Zona KHAS hari ini, maka Jawa Timur kini memiliki 10 Zona KHAS.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa meskipun FESyar berlangsung hanya tiga hari, dampak maupun tindak lanjutnya, plan of action yang dihasilkan sangat panjang.
“Ada sinergitas yang terus kita bangun. Kolaborasi yang terus kita kuatkan dan ada plan of action panjang yang harus kita detailkan,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah menyoroti pentingnya infrastruktur halal, termasuk laboratorium halal. Ia mencontohkan Laboratorium Halal UINSA Surabaya yang sudah lengkap, namun belum bisa melayani publik karena keterbatasan regulasi.
“Mungkin waiting list-nya agak panjang di laboratorium halal, padahal UINSA sangat lengkap namun belum boleh memberikan layanan publik. Ini sebetulnya bisa memberikan percepatan,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa makanan dan minuman halal (halalan thayyiban) adalah tanggung jawab pemerintah. Sejak awal menjabat, ia mendorong percepatan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) halal di Jatim.
“Maka ini sebetulnya tanggung jawab saya sebagai Gubernur. Ketika kami menjadi Gubernur RPH halal itu nol. Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah 134 dari 143. Jadi kita tinggal 9 lagi RPH halal,” ungkapnya.
“Kalau RPU rasanya kita sudah hampir 100 persen halal. Proses yang luar biasa. Artinya sinergi menjadi penting. Kita bersama berikhtiar memaksimalkan supaya RPH dan RPU kita halal,” tambahnya.
Di akhir, Khofifah turut menyaksikan penandatanganan Letter of Interest Business Matching perdagangan dan pembiayaan, serta menyerahkan anugerah kepada penerima penghargaan Syariah Award Jatim 2025.
“Sinergi menjadi kunci. Semoga melalui FESyar, UMKM dan usaha mikro semakin tumbuh, masyarakat semakin yakin pada produk halal, dan Jawa Timur bisa menjadi pionir ekonomi syariah nasional,” pungkasnya.
