JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyatakan tidak keberatan dengan rencana percepatan pelaksanaan Muktamar organisasi tersebut. Namun, dia menekankan bahwa Muktamar harus memenuhi syarat kepemimpinan, yaitu dipimpin bersama oleh Rais Aam PBNU dan Ketua Umum.
“Muktamar mau cepat, mau lambat, tidak ada masalah, tapi syarat harus dipenuhi. Yaitu bahwa muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” tegas Gus Yahya usai menghadiri rapat koordinasi di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/12).
Gus Yahya memperingatkan bahwa Muktamar tidak akan sah atau sempurna jika hanya dilaksanakan oleh salah satu pihak. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mempersiapkan agenda penting organisasi tersebut.
“Jadi kalau cuma salah satu, tidak mungkin bisa dilaksanakan,” ujar Gus Yahya.
“Daripada nanti Muktamar jadi bermasalah, Muktamar jadi tidak sempurna, ya sudah mari bareng-bareng saja, lalu kita persiapkan Muktamar bersama-sama. Mau cepat mari, mau besok pagi ya sudah. Yang penting Muktamar ini benar. Yang utama jangan timbang, yang cacat, yang kurang sempurna,” sambungnya.
Pernyataan ini muncul di tengah konflik internal setelah Pleno Syuriyah PBNU, yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12) malam. Dalam Pleno tersebut, yang diinisiasi oleh Syuriah PBNU, diputuskan penetapan pencopotan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum dan penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Terkait upaya komunikasi pascapleno Hotel Sultan, Gus Yahya mengaku pihaknya belum menerima komunikasi dari pihak Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, hingga saat ini.
“Kalau sejak pertemuan di Hotel Sultan itu belum ada. Belum ada komunikasi kepada kami, sampai sekarang,” katanya.
Meskipun demikian, Gus Yahya mengklaim telah mengirim utusan sebelum Rapat Pleno Hotel Sultan untuk berkomunikasi dengan Rais Aam, namun belum membuahkan hasil. Ia bahkan mengaku telah menemui Wakil Rais Aam, KH Afifuddin Muhazir, setelah permintaannya untuk bertemu Rais Aam belum dijawab.
Sebelumnya, Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, telah menyatakan bahwa Syuriyah akan segera mengadakan rapat untuk menentukan jadwal Muktamar. Tujuannya adalah memilih Ketua Umum definitif sebelum atau mendekati perayaan Iduladha 2026 mendatang.
Menurut Mohammad Nuh, jadwal ini lebih cepat satu tahun dari perhitungan periode lima tahun sejak Muktamar terakhir di Lampung. Ia menjelaskan percepatan tersebut bukan berarti memajukan jadwal, melainkan mengembalikan siklus Muktamar yang sempat tertunda satu tahun akibat pandemi Covid-19.
“Rais Aam sudah menggariskan bahwa Muktamar yang ada di Lampung itu sudah mundur satu tahun karena Covid,” kata Nuh.
“Oleh karena itu, Muktamar sekarang bukan dipercepat, tapi dikembalikan pada siklus semula. Mudah-mudahan sebelum hari raya haji sudah bisa kita lakukan,” tutupnya.
