JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bepergian ke luar negeri selama enam bulan, terhitung sejak 5 Desember 2025. Pencegahan ini merupakan upaya paksa dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Kamis (11/12) malam di Jakarta, membenarkan langkah tersebut. “Dalam perkara sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, penyidik kemudian juga melakukan cegah ke luar negeri atau cekal kepada tiga orang dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Budi.
Ketiga PNS yang dicegah tersebut berinisial CFH, HR, dan SMS. Berdasarkan informasi, mereka adalah Chairul Fadly Harahap, Haiyani Rumondang, dan Sunardi Manampiar Sinaga, yang semuanya merupakan pegawai pada Kemenaker.
Penyidik menemukan salah satu bukti kuat berupa dugaan aliran dana terkait pengurusan K3 yang mengalir kepada para tersangka tersebut. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dari pengembangan penyidikan, penyidik menelusuri aliran dana hasil dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang mengalir ke sejumlah oknum di Kemenaker, serta menelusuri alur perintah terkait dugaan pemerasan tersebut.
“Oleh karena itu, dalam pengembangan penyidikan ini, KPK kemudian menetapkan ketiga tersangka baru tersebut,” sambung Budi.
Pencegahan dan penetapan tersangka baru ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. KPK telah lebih dulu memproses hukum 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi berkaitan dengan pengurusan sertifikasi K3.
Para tersangka awal meliputi Immanuel (Noel) Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan; Irvian Bobby Mahendro, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3); Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang; Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 tahun 2020-2025; Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025.
Selanjutnya Anitasari Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-sekarang; Fahrurozi, Direktur Jenderal Binwasnaker & K3 pada Maret 2025-sekarang; Sekarsari Kartika Putri, Subkoordinator; Supriadi, Koordinator; Temurila dan Miki Mahfud, perwakilan dari PT Kem Indonesia.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam proses penyidikan yang berjalan, KPK telah menggeledah banyak lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait perkara, di antaranya dokumen, properti, hingga puluhan kendaraan mewah.
