JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi biaya perjalanan dari pemerintah. Temuan ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 BPK.
Temuan BPK ini juga mengungkapkan tiga masalah utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yaitu sebanyak 61 jemaah haji pernah melaksanakan ibadah haji dalam 10 tahun terakhir; terdapat 3.499 jemaah mengisi kuota melalui penggabungan mahram yang tidak memenuhi persyaratan; pengisian kuota haji oleh 971 jemaah pelimpahan porsi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan BPK menyatakan bahwa ketiga permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya keberangkatan bagi jemaah yang memenuhi persyaratan. Selain itu, kondisi ini membebani keuangan haji karena harus menanggung subsidi bagi 4.531 jemaah yang seharusnya tidak berhak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji temuan IHPS I/2025 BPK tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa penyidik akan memanfaatkan data tersebut.
“Jika temuan itu terkait dengan perkara [dugaan korupsi kuota haji], ini bisa menjadi pengayaan bagi penyidik untuk melengkapi data dan keterangan yang dibutuhkan. Tentu ini positif,” ujar Budi dalam keterangannya pada Sabtu (13/12).
Namun, Budi enggan memerinci langkah pendalaman yang akan penyidik ambil atas temuan BPK itu. Hingga kini, penyidik KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.
“Kita sama-sama tunggu pengumuman pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kuota haji. Prosesnya masih terus berjalan,” tambahnya.
KPK menduga terjadi penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menetapkan pembagian kuota. Kuota haji reguler sebesar 92% dan haji khusus sebesar 8%.
Asep menjelaskan bahwa 20.000 kuota tambahan haji seharusnya terbagi menjadi 18.400 (92%) untuk haji reguler dan 1.600 (8%) untuk haji khusus. Namun, KPK menduga Kementerian Agama tidak menjalankan aturan tersebut.
Berdasarkan perhitungan awal KPK, dugaan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Saat ini, KPK masih menunggu BPK menghitung angka pasti kerugian negara.
