JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing serta sejumlah dokumen penting saat menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto pada Senin (15/12/2025).
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Riau, Abdul Wahid.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik mengamankan uang tersebut dari rumah pribadi Plt Gubernur.
“Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
KPK saat ini masih menghitung nominal pasti uang tunai yang disita sehingga Budi belum dapat mengungkapkannya kepada publik. Budi menambahkan bahwa penyidik akan segera melakukan verifikasi terhadap semua barang bukti yang disita.
“Dari penggeledahan hari ini, tentu nanti penyidik akan mengonfirmasi temuan-temuannya kepada para pihak terkait, baik nanti kepada para tersangka ataupun kepada pemilik yang diamankan dari Wakil Gubernur,” ujarnya.
Penggeledahan ini berkaitan erat dengan penanganan perkara tindak pidana pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada awal November 2025.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka pada Rabu (5/11/2025) Abdul Wahid, Gubernur Riau nonaktif; Muhammad Arief Setiawan, Kepala Dinas PUPR-PKPP; Dani M Nursalam, Tenaga Ahli Gubernur Riau.
KPK langsung menahan ketiga tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 November 2025, di Rutan Merah Putih dan C1.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengungkapkan bahwa total uang hasil pemerasan yang terkumpul dengan modus ‘jatah preman’ untuk Gubernur Abdul Wahid mencapai Rp 4,05 miliar. Uang ini disetorkan oleh Kepala UPT Dinas PUPR PKPP.
“Sehingga, total penyerahan pada Juni – November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar,” jelas Johanis di Jakarta pada Rabu (5/11/2025).
Kesepakatan awal tersebut adalah pemberian fee sebesar 5 persen dari Kepala UPT Dinas PUPR Riau kepada Gubernur Riau Abdul Wahid.
KPK menyangkakan para tersangka melanggar Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
