PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Sebanyak 164 tenaga penyuluh pertanian di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo resmi beralih status menjadi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia. Peralihan status kepegawaian ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Dispertahankan) Kabupaten Ponorogo, Hery Sutrisno, menjelaskan bahwa seluruh proses administrasi mulai dari penggajian, sistem absensi, hingga penilaian kinerja kini telah berpindah sepenuhnya ke pusat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pola kerja di lapangan tetap mengedepankan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Mulai saat ini, hubungan kita bersifat koordinatif dan kolaboratif. Para penyuluh kini bisa dikatakan sebagai wakil langsung Menteri Pertanian di tingkat kecamatan. Hal ini akan mempermudah koordinasi kebutuhan petani di daerah untuk langsung disampaikan ke pusat,” ujar Hery Sutrisno dalam acara tasyakuran swasembada pangan di kantor BPP Kecamatan Sukorejo, Rabu (7/1/2026).
Hery menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat inovasi dan mempercepat akses bantuan dari pemerintah pusat kepada para petani. Dinas Pertanian Ponorogo akan tetap berperan dalam menyiapkan prasarana pendukung dan alat mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas daerah yang saat ini masuk dalam 10 besar lumbung pangan di Jawa Timur.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, menyampaikan apresiasinya terhadap dedikasi para penyuluh dan petani yang telah membawa Ponorogo mencapai status surplus beras. Ia berharap peralihan status ini mampu membawa teknologi pertanian yang lebih modern ke Ponorogo.
“Petani Ponorogo harus sejahtera. Saya berharap dengan status baru ini, para penyuluh dapat memperkenalkan alat pertanian modern kepada generasi milenial atau Gen-Z agar mereka tertarik bertani. Kita harus memastikan keberlanjutan sektor pangan melalui teknologi,” tutur Lisdyarita.
Peralihan status ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian di Ponorogo. Dengan koordinasi yang lebih singkat ke Kementerian Pertanian, akses terhadap bantuan alsintan modern diharapkan semakin luas sehingga Ponorogo dapat terus mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Jawa Timur.
Lebih lanjut, Lisdyarita menekankan pentingnya semangat para petani dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan pupuk, bibit, hingga program listrik masuk sawah guna menjaga produktivitas lahan meski di musim kemarau.
