JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Di tengah ambisi besar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memodernisasi sistem perpajakan melalui Core Tax Administration System, tamparan keras kembali menghujam institusi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara pada Kamis malam, mengamankan sedikitnya delapan orang yang diduga terlibat praktik suap.
Insiden ini menjadi paradoks di tengah upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang terus menyerukan reformasi birokrasi dan integritas tanpa kompromi. Operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK ini membuktikan bahwa celah korupsi masih menganga lebar di level operasional, meski pengawasan internal diklaim telah diperketat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan persnya mengonfirmasi bahwa delapan orang yang diamankan terdiri dari unsur penyelenggara negara (pegawai pajak) dan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap
“Benar, tim KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Jakarta Utara. Kami mengamankan delapan orang beserta sejumlah uang tunai dalam mata uang asing dan rupiah yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee terkait pengurusan kewajiban pajak,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Meskipun detail jumlah uang belum dirinci secara pasti, operasi ini diduga berkaitan dengan manipulasi angka pemeriksaan pajak perusahaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Kasus ini mencoreng wajah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini sedang berupaya memulihkan kepercayaan publik setelah serangkaian skandal besar di masa lalu. Praktik “main mata” antara oknum petugas pajak dan wajib pajak di Jakarta Utara ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan pembersihan mentalitas SDM di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, kedelapan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di markas KPK. Sesuai dengan KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi.
Sementara itu, pihak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapan pegawainya. Namun, biasanya Kemenkeu akan langsung mengambil langkah tegas berupa pembebasan tugas sementara bagi pegawai yang terjaring operasi hukum sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyidikan.
Publik kini menanti respons tegas dari Menteri Keuangan. Apakah kejadian ini akan memicu “bersih-bersih” jilid lanjut di tubuh DJP, ataukah hanya akan dianggap sebagai oknum semata di tengah ribuan pegawai lainnya yang bekerja jujur?
