JAKARTA, KANALINDONESIA.COM; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas meminta masyarakat, khususnya para wajib pajak, untuk segera melaporkan jika menjadi korban pemerasan oleh oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini diambil guna memberantas praktik korupsi di sektor perpajakan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi integritas petugas pajak di lapangan. KPK meminta wajib pajak tidak ragu untuk mengungkap segala bentuk permintaan imbalan ilegal atau ancaman yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
“Masyarakat jangan takut. Kalau ada pegawai pajak yang meminta uang di luar ketentuan, atau melakukan pemerasan dengan ancaman tertentu terkait perhitungan pajak, segera laporkan kepada kami,” ujarnya.
KPK menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi, baik melalui Whistleblowing System (WBS) milik Kementerian Keuangan maupun langsung melalui layanan pengaduan masyarakat di KPK.
Lembaga antirasuah ini memastikan akan melindungi identitas setiap pelapor yang memberikan informasi valid.
“Kami menjamin kerahasiaan pelapor. Informasi dari masyarakat sangat penting bagi kami untuk melakukan penindakan dan memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang masih berani menyalahgunakan kewenangannya,” tegasnya.
Selain itu, KPK mengimbau para wajib pajak agar selalu memenuhi kewajiban pajaknya sesuai prosedur resmi dan menghindari pemberian gratifikasi dalam bentuk apa pun. Upaya ini diharapkan dapat memutus rantai praktik suap dan pemerasan yang sering kali berawal dari negosiasi tidak resmi antara petugas dan wajib pajak.
KPK juga mengingatkan jajaran pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak untuk terus memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh pegawainya bekerja sesuai dengan kode etik. Langkah kolaboratif antara masyarakat, kementerian terkait, dan penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kepatuhan pajak yang bersih dan transparan di Indonesia.
