JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/1/2026). Dalam aksi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah uang tunai, dokumen penting, dan barang bukti elektronik yang tersimpan dalam beberapa koper.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penyidik menyasar dua unit kerja di kantor pusat, yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, guna mendalami mekanisme penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Penyidik mengamankan sejumlah uang yang diduga berasal dari pihak tersangka. Saat ini, tim masih menghitung jumlah pasti uang tunai tersebut,” ujar Budi dalam keterangan resminya.
Selain mencari bukti fisik, KPK menelusuri dugaan aliran dana dari para tersangka kepada sejumlah oknum di kantor pusat DJP. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret lima orang tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Jakarta Utara berinisial DWB dan pihak swasta dari PT Wanatiara Persada. Para tersangka diduga melakukan manipulasi pajak untuk mengurangi ketetapan nilai pajak perusahaan tersebut.
Menanggapi tindakan hukum ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak menyatakan sikap kooperatif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa instansinya menghormati proses hukum dan membuka akses seluas-luasnya bagi penyidik KPK untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah bersih-bersih di lingkungan kementeriannya. Meski penggeledahan berlangsung selama beberapa jam di Gedung Cakti dan Gedung Mar’ie Muhammad, DJP memastikan layanan publik tetap berjalan normal dengan pengawasan ketat.
