MADIUN, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, pada Senin (19/1/2026). Penangkapan ini menjadi sorotan tajam lantaran merupakan operasi senyap kedua yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut hanya dalam waktu tiga minggu pertama di tahun 2026.
Wakil Ketua KPK mengonfirmasi bahwa tim penindakan mengamankan orang nomor satu di Kota Madiun tersebut bersama sejumlah uang tunai yang diduga sebagai bukti transaksi suap. Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di awal tahun anggaran.
Berdasarkan informasi awal, penyidik menangkap Maidi terkait dugaan penerimaan komitmen fee dari proyek pembangunan infrastruktur strategis di Kota Madiun. Selain Wali Kota, KPK juga menciduk beberapa pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
“Kami sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan di Gedung Merah Putih. Status hukum mereka akan kami umumkan dalam waktu 1×24 jam,” ujar juru bicara KPK.
Penangkapan Maidi ini memicu reaksi publik mengenai efektivitas pencegahan korupsi di tingkat daerah. Mengingat ini adalah OTT kedua di awal 2026, para pengamat hukum menilai integritas kepala daerah masih menjadi titik lemah yang krusial.
KPK menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan upaya nyata untuk membersihkan birokrasi dari praktik gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.
Pascapenangkapan, tim penyidik langsung bergerak menyegel sejumlah ruangan di Kantor Wali Kota Madiun untuk mengamankan barang bukti tambahan berupa dokumen proyek dan data elektronik. Petugas tampak membawa beberapa koper yang diduga berisi berkas penting terkait aliran dana suap tersebut.
Hingga saat ini, suasana di balai kota Madiun terpantau sepi, sementara pelayanan publik dikabarkan tetap berjalan di bawah koordinasi Wakil Wali Kota.
