PATI, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026). Penangkapan ini menjadi puncak dari deretan kontroversi kepemimpinan Sudewo yang sempat memicu gelombang protes besar dari masyarakat Pati selama satu tahun terakhir.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik mengamankan Sudewo bersama sejumlah pihak lainnya. Saat ini, penyidik tengah memeriksa Sudewo secara intensif di Mapolres Kudus sebelum membawanya ke Jakarta. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum orang nomor satu di Pati tersebut.
Sebelum terjaring operasi senyap ini, Sudewo telah menjadi sorotan publik akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen pada pertengahan 2025. Kebijakan tersebut memicu demonstrasi puluhan ribu warga yang menilai pemerintah daerah “mencekik” ekonomi rakyat. Sudewo sempat menuai kecaman tambahan karena melontarkan pernyataan yang dianggap arogan saat menantang para pendemo di depan kantornya.
Meskipun akhirnya membatalkan kenaikan pajak tersebut, gelombang ketidakpuasan warga tidak mereda. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bahkan sempat mendesak DPRD Kabupaten Pati untuk memakzulkan Sudewo melalui hak angket. Namun, upaya pemakzulan tersebut kandas di tingkat legislatif pada akhir tahun 2025 setelah mayoritas fraksi menolak usulan pemberhentiannya.
Selain polemik pajak, nama Sudewo juga terseret dalam dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. KPK sebelumnya pernah memeriksa Sudewo sebagai saksi terkait kapasitasnya saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode sebelum ia menjadi bupati.
Koordinator AMPB, Suharno, menyatakan rasa prihatin sekaligus lega atas penangkapan ini. Ia menyayangkan praktik korupsi masih terjadi di tengah kondisi warga Pati yang sedang berjuang menghadapi bencana banjir. Warga kini mendesak KPK untuk mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan selama masa jabatan Sudewo demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
