SURABAYA KANALINDONESIA COM – Pembentukan Biro atau Blud BUMD Jatim sepertinya tak bisa lagi dielakkan, sebab jika ingin memperbaiki kinerja BUMD Jatim dan sekaligus memiliki kemampuan menyumbang PAD.
Solusi ini tidak lepas dari Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya kontribusi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kesimpulan yang diambil usai Pansus berkunjung dan melihat pola pengelolaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Jawa Tengah.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Satib mengatakan ada hal menarik yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Jawa Timur setelah mengadopsi seperti Jawa Tengah.
“Beberapa waktu lalu pansus melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, di Semarang. Ada hal yang sangat menarik dan bisa menjadi pertimbangan bagi Jawa Timur, yaitu dengan munculnya Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan biro BUMD dan BLUD,” ujar Satib, Sabtu (31/1).
Bagi Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini, yang menarik adalah kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif di Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan PAD yang menjadi embrio lahirnya lembaga ini.
“Dari hasil diskusi kami dengan biro BUMD dan BLUD di sana, ternyata ada persamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif bagaimana meningkatkan PAD lewat BUMD dan BLUD yang ada. Ada satu frekuensi yang sama,” jelasnya.
Karena sukses inilah maka Satib berharap ini bisa menginspirasi Jawa Timur, terlebih di tengah kondisi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Sekarang TKD di semua wilayah dikurangi oleh pusat. Tapi kita tidak usah pesimis, justru ini menjadi tantangan bagi daerah untuk mengoptimalisasi PAD. Salah satu sumbernya adalah BUMD dan BLUD,” tegasnya.
Apalagi dalam pandangannya banyak BUMD di Jawa Timur yang kinerjanya stagnan dan kontribusinya sangat kecil terhadap PAD. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami kerugian.
“Selama ini BUMD kita ini istilahnya hidup segan mati tak mau. Setiap tahun pansus LKPJ Gubernur selalu merekomendasikan perbaikan, tapi sampai sekarang banyak BUMD yang kontribusinya sangat kecil ke PAD. Bahkan ada yang rugi, tapi tetap dipertahankan. Ini kan jadi pertanyaan,” jelas Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini.
Pansus juga menyoroti perbandingan kinerja antara Bank Jatim dan Bank Jateng. Satib menyebut meski aset Bank Jateng lebih kecil, tapi setoran dividen ke provinsi justru lebih tinggi dibandingkan Bank Jatim.
“Yang menarik, Bank Jateng asetnya di bawah Jawa Timur, tapi dividennya yang disetor ke provinsi malah lebih tinggi. Sementara Bank Jatim keuntungannya tidak jauh berbeda, tapi kontribusi dividennya hanya sekitar Rp400-an miliar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setoran dividen Bank Jatim pada 2024 justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2023 sekitar Rp470-an miliar, sedangkan 2024 sekitar Rp440-an miliar. Artinya ada penurunan lebih dari Rp20 miliar. Ini tentu menjadi perhatian bagi kami di pansus. Pansus, akan mendalami lebih jauh penyebab penurunan tersebut,” ungkapnya.
Selain Bank Jatim, Pansus juga menyoroti BUMD lain yang kontribusinya dinilai tidak sebanding dengan aset yang dimiliki.
“Ada BUMD yang kontribusinya hanya Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, bahkan ada yang rugi. Ini kan aneh kalau sudah rugi tapi tetap dipertahankan,” tegas Satib.
Ke depan, Pansus membuka peluang memanggil auditor independen guna mendapatkan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja BUMD dan BLUD di Jawa Timur.
