JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pada Senin (2/3/2026). Langkah ini bertujuan untuk mendalami kasus dugaan suap dalam pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik membutuhkan keterangan Budi Karya sebagai saksi. Menurutnya, kesaksian mantan Menhub tersebut sangat penting untuk mengklarifikasi berbagai kebijakan yang diambil saat dugaan korupsi terjadi di beberapa lokasi proyek.
“Penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi BKS (Budi Karya Sumadi) pagi ini terkait perkara DJKA. Kami membutuhkan keterangan beliau untuk membuat terang konstruksi perkara yang mencakup lokus di beberapa titik,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.
Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut masih menunggu kehadiran Budi Karya di Gedung Merah Putih KPK. Pemanggilan hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya sang mantan menteri absen dalam dua panggilan terdahulu, yakni pada 18 Februari dan 24 Februari 2026, dengan alasan agenda yang sudah terjadwal sebelumnya.
Dalam kasus yang sama, penyidik juga mengaitkan pemeriksaan ini dengan tersangka Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Harno.
Harno terbukti menerima suap bersama Fadliansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemenhub, senilai total Rp2,625 miliar. Uang “pelicin” tersebut mengalir dari sejumlah kontraktor untuk memuluskan proyek perawatan dan pembangunan jalur kereta api sepanjang tahun anggaran 2018 hingga 2022.
KPK terus mengembangkan penyidikan ini guna menelusuri keterlibatan pihak lain serta memastikan seluruh pengambil kebijakan pada periode tersebut memberikan keterangan yang transparan demi penegakan hukum.
