Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL KPK

KPK Bongkar Kedok ART Bupati Pekalongan sebagai Direktur PT Raja Nusantara Berjaya

KPK Bongkar Kedok ART Bupati Pekalongan sebagai Direktur PT Raja Nusantara Berjaya
istimewa

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jasa di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Lembaga antirasuah ini menyebut bahwa sosok Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB), Rul Bayatun (RUL), ternyata berprofesi sebagai asisten rumah tangga (ART) dari Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pencantuman nama Rul Bayatun dalam struktur perusahaan tersebut hanyalah sebuah formalitas. Hal ini diduga sengaja dilakukan untuk menutupi keterlibatan keluarga sang bupati dalam berbagai proyek pemerintah.

“Informasi terakhir yang kami terima, Rul Bayatun adalah ART dari Fadia Arafiq. Ia hanya menjalankan perintah untuk urusan administratif, seperti melakukan penarikan uang tunai atas instruksi Fadia,” ujar Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Penyidik menemukan bahwa PT RNB sebenarnya merupakan perusahaan yang didirikan oleh suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu, dan anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff. Perusahaan ini mendominasi puluhan proyek pengadaan barang dan jasa, terutama layanan outsourcing, di lingkungan Pemkab Pekalongan sepanjang tahun 2023 hingga 2026.

KPK mencatat transaksi yang mengalir ke rekening PT RNB mencapai Rp46 miliar. Dari jumlah tersebut, Fadia beserta keluarganya diduga telah menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp13,7 miliar.

Asep menambahkan bahwa modus penggunaan identitas ART ini bertujuan untuk menjauhkan keterkaitan langsung (layering) antara pejabat publik dengan perusahaan pemenang tender. Saat ini, KPK telah menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa tenaga alih daya tersebut setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang.

Hingga kini, tim penyidik terus mendalami keterlibatan pihak keluarga dan pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga turut memuluskan kemenangan perusahaan milik keluarga bupati tersebut.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita