JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik transaksi penukaran mata uang asing yang diduga kuat berkaitan dengan kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penyidik mensinyalir adanya upaya pencucian atau penyembunyian uang hasil setoran ilegal dari para pemohon sertifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik sedang mendalami keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pihak jasa penukaran uang (money changer). Langkah ini bertujuan untuk memetakan bagaimana aliran dana hasil pemerasan tersebut dikonversi menjadi valuta asing oleh oknum-oknum di Kemenaker.
“Penyidik mendeteksi adanya aktivitas penukaran uang oleh oknum di Kemenaker yang kami duga berasal dari tindak pidana pemerasan sertifikasi K3,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Budi menjelaskan bahwa praktik lancung ini tidak hanya melibatkan satu pihak. Berdasarkan keterangan saksi, terdapat indikasi bahwa pejabat tertentu secara aktif meminta sejumlah uang kepada pihak yang mengurus sertifikasi K3. Uang panas tersebut kemudian mengalir dan terdistribusi ke berbagai level jabatan di lingkungan kementerian tersebut.
Hingga saat ini, lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Beberapa nama yang mencuat dalam perkara ini antara lain mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, serta pejabat teknis seperti Irvian Bobby Mahendro dan Gerry Aditya Herwanto.
KPK berkomitmen terus menelusuri rantai distribusi uang ini hingga tuntas. Penyelidikan kini difokuskan untuk mengungkap identitas pejabat lain yang turut menikmati aliran dana tersebut, serta memastikan apakah ada keterlibatan pihak otoritas yang lebih tinggi dalam skandal yang merugikan tata kelola layanan publik ini.
