JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mematangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Saat ini, lembaga antirasuah tersebut sedang berkoordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menetapkan angka pasti kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa proses audit penghitungan kerugian negara sedang berjalan. Langkah ini menjadi krusial untuk melengkapi berkas perkara serta memperkuat konstruksi hukum terhadap para tersangka yang telah ditetapkan.
“Penyidik terus berkomunikasi dengan auditor BPK guna memastikan besaran kerugian negara dalam pengadaan iklan ini,” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Selain fokus pada aspek kerugian finansial, penyidik KPK juga gencar memeriksa sejumlah saksi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memetakan peran masing-masing pihak dan menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke berbagai klaster. Budi menyebutkan adanya indikasi bahwa dana tersebut merembes ke pihak-pihak lain di luar lingkaran utama tersangka.
Dalam perkara ini, KPK membagi penyidikan ke dalam beberapa klaster. Klaster pertama berfokus pada kerugian negara yang melibatkan lima tersangka, termasuk mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi. Sementara itu, klaster kedua menyasar pendalaman terhadap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam komunikasi maupun penerimaan dana non-budgeter.
Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga sempat muncul dalam pengembangan perkara ini. Namun, KPK menegaskan bahwa proses penyidikan masih bersifat dinamis. Penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan dari berbagai saksi untuk memverifikasi fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan.
Kasus ini bermula dari adanya dugaan penggelembungan dana (markup) pada penempatan iklan Bank BJB di sejumlah media massa selama periode 2021-2023. Hingga kini, estimasi awal kerugian negara akibat praktik lancung tersebut diprediksi mencapai Rp222 miliar.
