SEMARANG, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal wilayahnya menyusul situasi geopolitik yang kian memanas di Timur Tengah. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan perlindungan maksimal bagi warga negara yang berada di zona konflik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara terdampak. Pemantauan ini mencakup pemutakhiran data keberadaan PMI secara real-time.
“Kami secara aktif memantau perkembangan kondisi di Timur Tengah melalui jalur diplomatik. Keselamatan warga Jawa Tengah yang bekerja di sana menjadi prioritas utama pemerintah saat ini,” ujar Aziz di Semarang.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan kebijakan evakuasi massal secara darurat, namun prosedur standar operasional (SOP) perlindungan telah disiagakan. Disnakertrans juga mengimbau keluarga PMI di Jawa Tengah untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi dari pemerintah guna menghindari disinformasi atau hoaks.
Selain pemantauan fisik, pemerintah juga mengevaluasi kontrak kerja dan hak-hak normatif para pekerja migran jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi yang mengharuskan mereka kembali ke tanah air. Data Disnakertrans menunjukkan bahwa ribuan warga Jawa Tengah saat ini tersebar di berbagai negara Timur Tengah, terutama di sektor domestik dan industri.
Krisis di Timur Tengah memang memicu kekhawatiran global terkait stabilitas keamanan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum maupun logistik melalui kerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) demi menjamin keamanan setiap individu di perantauan.
