BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menegaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja berbasis padat karya sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Hal ini menyusul kondisi demografis Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang didominasi usia produktif, namun dengan tingkat pendidikan mayoritas masih sekolah menengah ke bawah.
Dalam pernyataannya, Kamis (2/4/2026), Mahdi mengungkapkan sekitar 65 persen penduduk KBB berada pada usia produktif. Namun, keterbatasan latar belakang pendidikan menjadi tantangan serius dalam penyerapan tenaga kerja.
“Karena itu, penciptaan lapangan kerja padat karya menjadi prioritas. DPRD mendorong hal ini melalui kemudahan regulasi dan penguatan iklim investasi,” ujarnya.
DPRD KBB, lanjut Mahdi, telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha, yang disusun bersama pihak eksekutif.
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Melalui fungsi anggaran, DPRD mengalokasikan pembiayaan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dan UMKM. Sementara melalui fungsi legislasi, DPRD memastikan regulasi yang mendukung kemudahan perizinan usaha dan investasi.
Selain itu, DPRD juga mendorong kebijakan tata ruang yang berpihak pada pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di KBB.
“Di sektor padat karya, kami dorong optimalisasi anggaran dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha. Untuk UMKM, kami fokus pada perlindungan regulasi dan pendampingan digital,” jelasnya.
Lebih jauh, DPRD juga menargetkan penguatan investasi berbasis data melalui penyusunan database investasi yang terintegrasi, bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal.
Meski demikian, DPRD menilai dampak berbagai kebijakan tersebut terhadap penciptaan lapangan kerja masih belum optimal. Selain itu, kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB juga dinilai perlu diperkuat.
Dalam rekomendasinya, DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong penguatan sektor padat karya, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, serta perbaikan perencanaan pembangunan berbasis data agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Fey)
