SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur tengah menggodok rekomendasi hasil kerja Pansus
untuk nantinya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur.
Rekomendasi yang disebut Pansus sangat strategis untuk perubahan lebih baik bagi BUMD ini bertujuan menjadi arah kebijakan yang tepat bagi penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan bahwa rekomendasi ini disusun berdasarkan kajian komprehensif dan pencermatan selama Pansus bekerja sekitar 4 bulan ini.
“karena kami ingin hasilnya benar-
benar matang, kami melakukan kajian dan pencermatan kami selama proses perjalanan Pansus sehingga nantinya rekomendasinya punya dampak,” ujar Agung, Kamis (2/4/2026).
Agar fair, Pansus kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu, telah melakukan juga melakukan studi komparatif ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga DI Yogyakarta. Harapannya ntuk mengambil praktik terbaik, dengan melihat BUMD dariluar Jatim , agar tidak kembali melakukan kesalahan yang sama.
“Kita bandingkan dengan daerah lain. Mana yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita tinggalkan. Prinsipnya ATM, amati, tiru, modifikasi,” jelasnya.
Menurut dokter Agung, indikator penilaian yang digunakan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM), sistem pengelolaan, hingga kondisi keuangan masing-masing BUMD. Hal ini dilakukan untuk mengukur kinerja secara objektif.
“Ukurannya jelas, dari SDM, manajemen, sampai keuangan. Dari situ akan terlihat mana yang perform, mana yang tidak,” tegasnya.
Anggota DPRD Jatim Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo mengakui, pembahasan Pansus sempat terkendala waktu akibat momentum Ramadan dan Lebaran. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis proses penyusunan rekomendasi berjalan sesuai jalur.
“Mudah-mudahan Mei bisa selesai sesuai jalur, sesuai jadwal. Kalau belum, akan kita lanjutkan. Yang penting on the track dan sesuai aturan,” katanya.
Lebih lanjut, Agung menyebut keberadaan BUMD di berbagai provinsi memiliki dinamika yang berbeda-beda. Ada yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi positif, namun tidak sedikit pula yang mengalami kerugian.
“Semua provinsi punya BUMD. Ada yang survive, ada yang merugi. Itu nanti kita kaji dan tuangkan dalam rekomendasi,” ujarnya.
Ia memastikan, rekomendasi yang dihasilkan tidak disusun secara tergesa-gesa. Pansus ingin memastikan setiap poin benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kita godok betul supaya tidak salah arah. Ini harus jadi rekomendasi yang matang dan berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur Abdullah Abubakar, menyebut kerja Pansus masih pada vase pengkajian, belum sampai pada tahap finalisasi rekomendasi.
Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim itu menegaskan, mengatakan Pansus juga belum menetapkan target waktu pasti kapan hasil rekomendasi akan disampaikan secara resmi.
“Belum, kami masih melakukan pendalaman. Ini tidak bisa cepat karena harus dilihat secara menyeluruh, termasuk aspek manajerial,” ujarnya.
Alasannya Pansus tidak hanya fokus pada persoalan finansial yang selama ini menjadi sorotan, tetapi juga mulai mengkaji lebih dalam sisi manajemen dan tata kelola BUMD di Jawa Timur. Caranya dengan membandingkan kinerja BUMD di Jawa Timur dengan BUMD di provinsi lain yang dinilai lebih berkembang.
“Kami bandingkan dengan BUMD di daerah lain. Kenapa di sana bisa lebih baik, lebih berkembang, sementara di sini belum optimal. Itu yang sedang kami dalami,” katanya.
