Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL KPK

KPK Gelar OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo dan 15 Orang Lainnya Ditangkap

KPK Gelar OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo dan 15 Orang Lainnya Ditangkap
ist

TULUNGAGUNG, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026) malam. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan total 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kebenaran kegiatan penyelidikan tertutup yang berlangsung di Jawa Timur tersebut. Ia menyebutkan bahwa selain bupati, tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lain untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Tim mengamankan total 16 orang, salah satu di antaranya adalah Bupati Tulungagung,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat malam.

Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut belum memberikan rincian lengkap mengenai kasus korupsi yang menjerat Gatut Sunu. Tim penyidik dilaporkan masih terus bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Selain menangkap sejumlah pihak, personel KPK juga terpantau membawa beberapa kardus dan koper yang diduga berisi dokumen penting dari kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Beberapa pejabat pemkab juga terlihat mendatangi Mapolres Tulungagung guna memenuhi panggilan pemeriksaan dari tim KPK. Penjagaan ketat pun diberlakukan di lokasi pemeriksaan sementara tersebut.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring OTT. Masyarakat masih menunggu pernyataan resmi mengenai detail perkara, jumlah uang yang disita (jika ada), serta pasal-pasal yang akan disangkakan kepada para terduga.

Sebagai informasi, Gatut Sunu Wibowo terpilih menjadi Bupati Tulungagung pada Pilkada 2024 setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati periode 2019-2023. Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat kasus hukum oleh KPK pada awal tahun 2026.

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita