JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemerintah daerah yang berada di wilayah tetangga Tulungagung. Langkah ini merupakan respons langsung menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, meminta para kepala daerah di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung untuk segera menghentikan segala bentuk praktik rasuah. KPK saat ini sedang memperketat pengawasan dan mendalami potensi penyimpangan anggaran di daerah-daerah tetangga Tulungagung tersebut.
“Kami melakukan pengawasan dan pendalaman karena tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi di kabupaten-kabupaten yang merupakan tetangga Tulungagung,” ujar Asep Guntur Rahayu dalam keterangan resminya, Sabtu (11/04/2026).
Lembaga antirasuah ini menekankan bahwa pejabat yang masih terlibat dalam praktik korupsi harus segera memperbaiki diri secara mandiri. Asep menegaskan bahwa tindakan korupsi sangat membebani masyarakat dan merusak integritas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
KPK juga menyoroti aspek transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah-wilayah sekitar. Melalui peringatan ini, KPK berharap pemerintah daerah di tetangga Tulungagung dapat berbenah sebelum tim penindakan mengambil langkah hukum yang lebih tegas.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi preventif KPK untuk memastikan bahwa dampak dari penegakan hukum di satu wilayah dapat menjadi pelajaran bagi wilayah sekitarnya demi menciptakan birokrasi yang bersih di Jawa Timur.
