JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, untuk bepergian ke luar kota. Larangan ini bertujuan untuk memastikan para pejabat tersebut siap memenuhi panggilan penyidik sewaktu-waktu terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik membutuhkan keberadaan para kepala OPD di wilayah Tulungagung untuk mempermudah proses penjadwalan pemeriksaan saksi. Langkah ini dinilai akan mengefektifkan waktu pemeriksaan, terutama saat tim penyidik KPK turun langsung ke lapangan.
“Kami meminta para kepala OPD untuk tetap berada di tempat guna memudahkan penjadwalan pemeriksaan. Hal ini penting agar saat tim penyidik membutuhkan keterangan atau dokumen tambahan, prosesnya tidak terkendala jarak dan waktu,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Keberadaan para pejabat di tempat juga bertujuan untuk mempercepat penyerahan dokumen atau barang bukti tambahan yang bersifat teknis jika penyidik membutuhkannya secara mendadak. Dengan demikian, para saksi tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Jakarta jika pemeriksaan dilakukan di daerah.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, telah menyampaikan imbauan serupa kepada jajarannya sejak 17 April 2026.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran harus kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya sudah instruksikan kepada seluruh kepala dinas dan badan agar tidak meninggalkan kota selama proses penyidikan ini berlangsung, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak atau alasan medis,” tegas Ahmad Baharudin.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 10 April 2026. KPK menduga Gatut Sunu Wibowo memeras para kepala OPD dengan modus surat pernyataan pengunduran diri bermeterai yang belum bertanggal. Melalui tekanan tersebut, Gatut diduga menargetkan setoran hingga Rp5 miliar, dengan realisasi uang yang terkumpul mencapai Rp2,7 miliar yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. (Tim)
