JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Penyidik menggelar pemeriksaan tersebut secara intensif di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Rabu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa saksi yang memenuhi panggilan terdiri dari jajaran kepala bagian, sekretaris pribadi, hingga kepala dinas. Para saksi tersebut antara lain Kabag Protokol Setda AW, Kabag Kesra Setda MMM, Staf Protokol JTR, serta dua Sekretaris Pribadi Bupati berinisial AL dan MG.
“Tim penyidik mendalami keterangan para saksi untuk memperkuat bukti terkait dugaan pemerasan yang dilakukan tersangka GSW,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain jajaran sekretariat, penyidik juga memeriksa sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka adalah Kepala Dinas Pertanian SO, Kepala Dinas Sosial RP, Kepala Satpol PP HTO, serta Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata FH.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya, Jatmiko Dwijo Saputro, yang merupakan anggota DPRD Tulungagung. Sehari kemudian, KPK resmi menetapkan Gatut Sunu (GSW) dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG), sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi tahun anggaran 2025-2026.
Dalam konstruksi perkaranya, KPK menduga Gatut Sunu memeras 16 kepala OPD di Pemkab Tulungagung dengan modus ancaman pengunduran diri. Tersangka memaksa para pejabat menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan dan status ASN di atas meterai tanpa mencantumkan tanggal. Melalui ancaman tersebut, Gatut diduga meraup uang sebesar Rp2,7 miliar dari total target sebesar Rp5 miliar.
