JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024. Lembaga antirasuah tersebut menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka baru dari pihak swasta guna merampungkan berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.
Penyidik akan memeriksa Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba. Keduanya telah menyandang status tersangka dalam pengembangan kasus ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa penyidik akan segera memanggil kedua tersangka tersebut. “Kami akan mempercepat pelimpahan perkaranya,” ujar Taufik, Minggu (26/4/2026).
KPK sebelumnya telah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Ismail dan Asrul kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sejak awal April 2026 untuk memudahkan proses pemeriksaan.
Kasus ini bermula dari dugaan manipulasi pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah. Alokasi yang seharusnya didominasi oleh haji reguler diduga diubah menjadi komposisi 50:50 dengan haji khusus setelah adanya lobi dari asosiasi travel kepada pihak Kementerian Agama.
Dalam perkara ini, KPK mencatat beberapa temuan penting diantaranya yaitu Asrul Azis Taba diduga memberikan uang sebesar US$ 406.000 kepada staf khusus mantan Menteri Agama. Sementara itu, Ismail Adham diduga memberikan komitmen fee sebesar US$ 30.000.
Praktik ini memberikan keuntungan ilegal bagi biro travel yang terafiliasi dengan para tersangka, dengan nilai mencapai Rp 40,8 miliar.
KPK memperkirakan skandal pengalihan kuota haji ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 622 miliar.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus korupsi kuota haji, yaitu:
Yaqut Cholil Qoumas (Mantan Menteri Agama).
Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (Mantan Staf Khusus Menag).
Ismail Adham (Direktur Operasional PT Maktour).
Asrul Azis Taba (Ketua Umum Asosiasi Kesthuri).
Pihak KPK berkomitmen untuk terus mendalami keterangan saksi-saksi dan alat bukti guna mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Agama tersebut.
