JAKARTA, KANALINDONESIA.COM – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan optimistis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden RI dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman, pidato Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi rakyat sekaligus memperkuat fondasi negara.
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi-sendi negara, dan alat untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai target ekonomi yang dipatok pemerintah untuk tahun 2027 memang cukup menantang, namun tetap realistis apabila dibarengi strategi yang agresif dan konsisten. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Selain itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan berada di kisaran 13,62 sampai 14,80 persen dari PDB. Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada pada rentang 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB.
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun kami yakin pemerintah memiliki cara dan strategi yang agresif untuk mencapainya,” katanya.
Herman juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen sebagai indikator penting dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Sementara asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di level Rp16.800 hingga Rp17.500 dinilai cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Menurutnya, penguatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus mendorong hilirisasi industri serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Ia juga menilai asumsi harga minyak mentah dunia pada level 70 hingga 90 dolar AS per barel masih realistis di tengah ketegangan geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, Herman berharap harga energi global dapat kembali stabil apabila situasi internasional membaik.
Di sisi lain, Herman mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat diversifikasi energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya serta pengolahan energi berbasis sampah.
Tak hanya itu, ia turut menyoroti pesan Presiden terkait pentingnya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan nasional melalui optimalisasi komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi. Presiden disebut memperkirakan potensi devisa dari tiga sektor tersebut dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.100 triliun.
Herman juga mendukung upaya pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara hingga ratusan miliar dolar AS.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap memberikan ruang besar bagi sektor swasta untuk berkembang. Menurut Herman, sejumlah perusahaan nasional yang berhasil menembus pasar global menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kekuatan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
