BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi, meminta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail segera menuntaskan persoalan yang tengah menjadi sorotan publik terkait salah seorang pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Asep Suhardi, langkah cepat dan transparan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar isu yang berkembang tidak semakin meluas dan berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Persoalan ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai berlarut-larut karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jika tidak segera dilakukan, dampaknya bisa berpengaruh terhadap reputasi dan kinerja pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” ujar Asep Suhardi, Rabu (3/6/2026).
Ia mengaku terkejut setelah menerima berbagai informasi dan laporan mengenai adanya pergerakan sejumlah pihak yang menyoroti dugaan persoalan yang menyeret salah satu pejabat di lingkungan BKPSDM. Bahkan, menurutnya, isu tersebut kini telah menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama yang selama ini aktif memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Saya cukup kaget ketika menerima informasi terkait adanya pergerakan yang menyoroti persoalan ini. Bahkan saya mendengar sejumlah kelompok masyarakat dan tokoh agama mulai memberikan perhatian serius terhadap isu tersebut,” katanya.
Asep menilai pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan itu berkembang tanpa penjelasan resmi. Sebab, selain menyangkut nama baik individu yang menjadi sorotan, persoalan tersebut juga berkaitan langsung dengan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Karena itu, ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, publik berhak memperoleh informasi yang jelas agar tidak terjadi simpang siur informasi yang berpotensi menimbulkan fitnah maupun kegaduhan.
“Kalau memang informasi yang beredar itu benar, pemerintah harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Tetapi apabila tidak benar, maka harus segera dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menjadi fitnah dan merugikan pihak tertentu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pemerintah dalam memberikan penjelasan hanya akan memperbesar ruang spekulasi dan memunculkan berbagai persepsi negatif di tengah masyarakat.
Asep juga menilai Wakil Bupati memiliki kapasitas dan jaringan yang cukup untuk membantu melakukan penelusuran informasi secara objektif sehingga proses klarifikasi kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.
“Saya berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Bupati dan Wakil Bupati harus segera memberikan kepastian kepada masyarakat. Ini bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi merupakan kunci untuk menjaga kredibilitas pemerintah daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.
“Jangan biarkan waktu yang menjawab. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tetap terjaga,” pungkasnya.
Redaktur/Penulis : Fey
