CIREBON, KANALINDONESIA.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon sekaligus Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG), menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses bersama ratusan struktur Partai NasDem Kecamatan Harjamukti hingga tingkat kelurahan dan RW, Selasa (18/8/2026).
Reses tersebut menjadi ruang bagi HSG untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat peran struktur Partai NasDem sebagai penghubung antara masyarakat dan Fraksi NasDem di DPRD Kota Cirebon.
Sejumlah aspirasi disampaikan dalam pertemuan tersebut. Mulai dari pelayanan BPJS dan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengembangan UMKM, pariwisata, hingga penataan wilayah.
Namun, salah satu aspirasi yang cukup menonjol adalah perlunya kajian mengenai pemekaran kecamatan dan kelurahan, khususnya di wilayah Harjamukti.
HSG menyebut, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II 2025, Kecamatan Harjamukti memiliki 132.130 penduduk. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan kecamatan lain di Kota Cirebon.
Ia mencontohkan Kelurahan Kalijaga yang memiliki 39.157 penduduk. Jumlah itu bahkan lebih besar dibandingkan total penduduk Kecamatan Pekalipan yang tercatat sebanyak 31.460 jiwa.
“Ini bukan gagasan dari atas. Ini aspirasi dari bawah yang kami dengar langsung. Kalijaga hanya salah satu contoh. Karyamulya dan beberapa kelurahan lainnya juga memiliki penduduk yang besar,” ujar HSG.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji secara komprehensif. Kajian tidak hanya mempertimbangkan jumlah penduduk, tetapi juga beban pelayanan publik, luas wilayah, rentang kendali pemerintahan, serta pemerataan pembangunan.
HSG menegaskan, pembahasan mengenai pemekaran Harjamukti tidak berkaitan dengan kepentingan politik elektoral. Saat ini Harjamukti memang telah terbagi dalam dua daerah pemilihan (dapil), tetapi kondisi tersebut hanya menjadi data pendukung.
“Pembicaraan ini bukan soal pemilu. Yang utama adalah pelayanan. Kalau Harjamukti lebih efektif ditata menjadi dua kecamatan sehingga pelayanan lebih dekat dan pembangunan lebih merata, tentu gagasan ini layak dikaji secara serius,” katanya.
Selain persoalan penataan wilayah, masyarakat juga menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan terkait BPJS, pendidikan, infrastruktur, UMKM, serta sektor pariwisata.
HSG memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diinventarisasi untuk kemudian dikawal melalui fungsi DPRD, baik dalam penganggaran, legislasi maupun pengawasan.
Ia juga menekankan pentingnya mengaktifkan struktur partai hingga tingkat RW. Menurutnya, keberadaan struktur di tingkat paling bawah harus mampu menjadi saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat.
“Struktur di RW harus menjadi mata dan telinga kita. Aspirasi dari bawah kita dengarkan, kita petakan, lalu kita perjuangkan. Reses bukan seremonial, tetapi harus menghasilkan kerja nyata untuk masyarakat,” tegas HSG.
Melalui penguatan komunikasi hingga tingkat RW, HSG berharap penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya muncul menjelang momentum politik atau pemilu.
