JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan HNV, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
KPK menahan HNV selama 20 hari pertama, terhitung sejak 19 Agustus hingga 7 September 2026. HNV menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Zulkarnain Meinardy mengatakan penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.
“KPK kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka HNV untuk 20 hari pertama atau terhitung mulai 19 Agustus hingga 7 September 2026,” kata Zulkarnain di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
HNV Diduga Manfaatkan Jabatan untuk Kepentingan Pribadi
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik menduga HNV memanfaatkan pengaruh dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun usaha keluarganya.
Salah satu modus yang diduga dilakukan HNV berkaitan dengan permintaan sponsorship kepada sejumlah perusahaan yang berstatus wajib pajak.
“Jadi, tersangka diduga menggunakan pengaruh dan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun usaha keluarganya, antara lain melalui permintaan sponsorship kepada sejumlah perusahaan wajib pajak,” ujar Taufik.
Menurut KPK, HNV diduga meminta sponsorship kepada sejumlah perusahaan wajib pajak untuk acara peragaan busana anaknya.
Dari perusahaan wajib pajak di Jakarta, HNV diduga menerima sekitar Rp400 juta. Sementara dari sejumlah perusahaan wajib pajak di luar Jakarta, penyidik menduga HNV menerima sekitar Rp300 juta.
KPK Temukan Dugaan Gratifikasi Valuta Asing
Selain dugaan penerimaan sponsorship, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi dalam bentuk valuta asing.
Penyidik menduga HNV menerima gratifikasi dalam bentuk mata uang asing pada periode 2013 hingga 2018. Uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer atau pedagang valuta asing dengan nilai sekitar Rp10 miliar.
KPK juga menduga HNV menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing pada periode 2014 hingga 2022 melalui perantara berinisial BSA.
Menurut penyidik, uang tersebut kemudian ditempatkan dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar Rp10 miliar.
Dengan demikian, KPK memperkirakan total penerimaan gratifikasi yang diduga diterima HNV dari sejumlah perusahaan mencapai sedikitnya Rp20,7 miliar.
“Dengan demikian, total penerimaan gratifikasi oleh HNV yang berasal dari sejumlah perusahaan tadi, sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar,” kata Taufik.
HNV Pernah Jabat Kepala Kanwil DJP Banten
HNV diketahui pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
KPK sebelumnya menetapkan HNV sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi pada 25 Februari 2025.
Saat itu, KPK menyebut HNV pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Provinsi Banten pada 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus periode 2015–2018.
Penetapan HNV sebagai tersangka berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
KPK Lanjutkan Proses Penyidikan
Dengan penahanan tersebut, KPK melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersebut.
KPK akan mendalami aliran dana, pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi, serta hubungan antara penerimaan tersebut dengan jabatan dan kewenangan HNV saat masih menjadi pejabat di lingkungan DJP.
