JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto berinisial HSO bersama lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
Operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (20/8/2026) tersebut menjaring 14 orang di dua lokasi, yakni Purwokerto dan Jakarta.
Dari hasil penyidikan intensif, penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp665 juta serta saldo rekening berisikan sekitar Rp99 juta. Uang tersebut diduga merupakan hasil pungutan ilegal dari para calon mahasiswa baru.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan konstruksi perkara yang terbagi ke dalam tiga klaster praktik korupsi di lingkungan Unsoed:
“Pada hari ini kita akan lakukan secara detail begitu untuk menjelaskan peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Pendidikan atau disebut Penindakan, terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.
Klaster Pertama (Pemerasan dan Proyek Kompensasi): Pada Agustus 2026, Wakil Rektor 3 Unsoed berinisial NAP atas pengetahuan Rektor ASO diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua perantara swasta (DMW dan AW). Namun, calon mahasiswa tersebut justru dinyatakan tidak lulus.
Karena uang tersebut telah terpakai untuk kepentingan pribadi DMW dan AW, NAP meminjam dana dari pihak swasta untuk mengembalikan uang orang tua calon mahasiswa. Sebagai gantinya, NAP dan keponakan Rektor berinisial MYN mengganti pinjaman tersebut dengan menyerahkan tiga paket proyek Unsoed (kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung).
Klaster Kedua (Gratifikasi dan Tindak Pidana Cuci Uang), pada penerimaan jalur mandiri 2025–2026, rektor ASO memberi arahan kepada MYN dengan kode “jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih”. Total gratifikasi yang terkumpul mencapai Rp680 juta. Uang hasil pungutan tersebut kemudian diperintahkan oleh ASO untuk dibelikan aset berupa tiga bidang tanah atas nama MYN.
Klaster ketiga (transaksi mahar via pengepul), kepala bagian akademik Unsoed berinisial ES atas pengetahuan ASO melakukan tawar-menawar mahar dengan pengepul calon mahasiswa baru sejak 2025 hingga 2026 dengan total nilai mencapai Rp1,12 miliar. ASO bahkan memberikan akses user ID miliknya kepada ES untuk menyetujui (approval) kelulusan para calon mahasiswa yang telah membayar mahar ke dalam sistem penerimaan elektronik.
KPK menetapkan enam orang tersangka dalam perkara ini, yaitu: ASO (Rektor Unsoed); NAP (Wakil Rektor 3 Unsoed); ES (Kepala Bagian Akademik Unsoed); DMW (Pihak Swasta); AW (Pihak Swasta) dan MYN (Pihak Swasta / Keponakan Rektor)
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP).
Penyidik KPK resmi menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus 2026 hingga 9 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
