JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
MK membacakan putusan perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025 dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Ketua MK Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., menegaskan dalam amar putusannya bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 UU KUHP beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Karena itu, ketentuan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
“Menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Suhartoyo.
Melalui amar putusan yang sama, MK juga memerintahkan pemuatan putusan penghapusan pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP tersebut ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Permohonan uji materi itu diajukan sembilan mahasiswa, yakni Tania Iskandar (Pemohon I), Sila Fide Novira Nggebu (Pemohon II), Muhammad Restu (Pemohon III), Yuni Wulan Ningsih (Pemohon IV), Ika Minawati (Pemohon V), Putra Muhamad Fadilla (Pemohon VI), Tasya Ayu Hapsari (Pemohon VII), Mawar Prasiska Nur Rizki (Pemohon VIII), dan Riesa Zhafirah (Pemohon IX).
Pasal 240 Dinilai Rentan Kriminalisasi Kritik
Sebelumnya, kuasa hukum para pemohon, Priskila Octaviani, menegaskan keberadaan Pasal 240 KUHP menempatkan para pemohon dalam posisi rentan terhadap pembatasan dan kriminalisasi ketika menjalankan hak-hak konstitusional mereka.
Menurut Priskila, persoalan utama muncul dari frasa “menghina pemerintah atau lembaga negara” karena norma tersebut tidak memberikan batasan definisi maupun parameter objektif yang jelas dan pasti.
Kondisi itu dinilai membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif dalam membedakan kritik, penilaian akademik, ekspresi politik, dan perbuatan yang masuk kategori penghinaan.
Dalam dokumen permohonan, para pemohon menilai penjelasan Pasal 240 KUHP yang menyebut tindakan menghina mencakup perbuatan merendahkan atau merusak kehormatan serta citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista dan memfitnah, belum memenuhi standar konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi.
Mereka memandang frasa “menghina” hanya memuat penilaian normatif yang bersifat subjektif dan tidak merujuk pada bentuk perbuatan faktual yang dapat diuji secara objektif serta terbuka.
Para pemohon juga menegaskan penjelasan pasal tersebut gagal menghadirkan tolok ukur yang tegas untuk membedakan kritik konstruktif, kajian akademik, ekspresi politik, karya satire, dan tindakan pidana penghinaan.
Akibat ketidakjelasan batasan tersebut, warga negara kehilangan kepastian hukum yang rasional untuk membedakan kapan suatu ekspresi yang sah dapat dinilai sebagai tindak pidana.
Khawatir Kritik Publik di Media Sosial Menjadi Alat Bungkam Suara
Lebih lanjut, para pemohon menilai keberadaan Pasal 241 KUHP berpotensi memperluas ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat publik.
Pasal tersebut mengancam pidana bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman, maupun menyebarluaskan konten yang dianggap memuat penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui teknologi informasi agar diketahui masyarakat umum.
Para pemohon menilai ketentuan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas mereka sebagai mahasiswa hukum yang kerap memanfaatkan media sosial, platform daring, serta media digital untuk membagikan gagasan, analisis kritis, dan diskursus kebijakan publik.
