JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Ketentuan batas minimal aset yang dapat dirampas negara sebesar Rp100 juta dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sorotan. Sejumlah pihak menilai ketentuan tersebut dapat membuka celah bagi koruptor untuk menyembunyikan atau memecah harta hasil kejahatan agar terhindar dari penyitaan.
Draf RUU Perampasan Aset mencantumkan ketentuan tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pasal itu menyebut negara dapat merampas aset tindak pidana yang memiliki nilai paling sedikit Rp100 juta. ([Editor.id][1])
Kekhawatiran muncul karena pelaku kejahatan keuangan dapat memanfaatkan batas nominal tersebut dengan membagi aset ke dalam sejumlah bagian yang nilainya berada di bawah Rp100 juta.
Jika pembentuk undang-undang tidak menutup celah tersebut secara tegas, pelaku korupsi berpotensi menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan hasil kejahatan.
Koruptor Bisa Memecah Aset
Salah satu modus yang mungkin digunakan pelaku adalah memecah aset atau asset splitting.
Pelaku dapat membagi dana hasil korupsi yang mencapai miliaran rupiah ke dalam sejumlah transaksi atau kepemilikan dengan nilai masing-masing di bawah Rp100 juta.
Dengan cara tersebut, pelaku berupaya membuat setiap aset terlihat berada di bawah batas minimal penyitaan, meskipun nilai keseluruhan kekayaan yang berasal dari tindak pidana jauh lebih besar.
Pelaku juga dapat memindahkan uang hasil kejahatan ke banyak rekening yang menggunakan nama pihak lain atau nominee. Masing-masing rekening kemudian dapat menampung dana dengan nilai di bawah Rp100 juta.
Selain rekening, pelaku dapat mengubah uang hasil kejahatan menjadi berbagai aset bernilai relatif kecil, seperti barang bergerak, logam mulia, atau instrumen keuangan.
Modus tersebut dapat membuat aparat menghadapi tantangan lebih besar ketika menelusuri hubungan antara aset dan tindak pidana.
Draf RUU Memiliki Sejumlah Ketentuan Pengunci
Meski batas minimal Rp100 juta mendapat kritik, draf RUU Perampasan Aset juga memuat sejumlah ketentuan yang dapat mempersempit celah tersebut.
Pasal 6 ayat (2), misalnya, memberikan ruang untuk mengubah besaran nilai minimum aset melalui Peraturan Pemerintah (PP). Artinya, angka Rp100 juta tidak bersifat permanen dan dapat berubah tanpa harus mengubah undang-undang. ([Editor.id][1])
Draf tersebut juga mengatur bahwa nilai aset bukan satu-satunya faktor yang menentukan perampasan. Pasal 6 ayat (1) huruf b mengaitkan perampasan dengan tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman penjara minimal empat tahun.
Ketentuan tersebut memungkinkan aparat tetap menyasar aset yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu tanpa semata-mata berpatokan pada nominal kekayaan.
Harta Tak Wajar Tetap Bisa Menjadi Sasaran
Draf RUU juga mengatur kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber penghasilan sah pemiliknya.
Jika pemilik tidak dapat menjelaskan atau membuktikan asal-usul harta tersebut secara hukum, negara dapat menjadikan aset itu sebagai objek perampasan.
Ketentuan tersebut penting untuk menghadapi praktik *illicit enrichment* atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar dibandingkan dengan sumber penghasilan yang sah.
Draf RUU juga mengenal mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF). Melalui mekanisme tersebut, negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, antara lain ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Batas Rp100 Juta Memicu Perdebatan
Ketentuan ambang batas Rp100 juta memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.
