PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Ponorogo menggelar aksi bertajuk “Menolak Lupa: September Hitam” di kawasan Patung Macan, Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo, Jumat (4/9/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan keprihatinan terhadap berbagai persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Mereka juga mendesak agar sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas tidak dilupakan.
Koordinator aksi, Ahmad Nizar Hariry L Misbahi, mengatakan gerakan “September Hitam” merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan kemanusiaan, demokrasi, dan penegakan hukum.
“Kami ingin mengingatkan bahwa sejumlah kasus pelanggaran HAM tidak boleh dilupakan. Negara harus hadir dan memberikan kepastian terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut,” ucapnya saat berorasi.
Selain mengangkat isu HAM, mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap rencana atau aktivitas tambang panas bumi di wilayah Ngebel, Ponorogo. Mereka meminta pemerintah memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sebelum mengambil kebijakan terkait pengembangan energi panas bumi di kawasan tersebut.
Mahasiswa menilai penyampaian aspirasi melalui aksi jalanan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam negara demokrasi. Karena itu, mereka meminta ruang bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Saya ingatkan, suara kita tidak boleh dibungkam. Suara kita tetap menggelegar. Sekali bendera berkibar, pantang untuk diturunkan,” tegas orator yang lain.
Aksi berlangsung dengan orasi, pembacaan puisi, dan menyanyikan sejumlah lagu perjuangan. Para mahasiswa juga membawa sejumlah poster yang berisi pesan terkait penegakan HAM, demokrasi, lingkungan, dan persoalan sosial.
Melalui aksi tersebut, PMII Komisariat Ponorogo menegaskan bahwa “September Hitam” bukan sekadar momentum untuk mengenang berbagai peristiwa kelam, tetapi juga menjadi pengingat agar negara terus memperkuat penegakan HAM, demokrasi, dan perlindungan terhadap lingkungan.
Mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan mendapat perhatian pemerintah dan menjadi bahan evaluasi dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
