PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo memastikan penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Ponorogo berjalan transparan dan tuntas tanpa kompromi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menegaskan bahwa pihaknya menepis segala potensi “masuk angin” dalam menangani perkara yang saat ini tengah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau untuk masuk angin, saya rasa tidak. Kami tepis kemungkinan itu,” ujar Zulmar Adhy Surya.
Zulmar mengungkapkan bahwa BPKP telah berada di Ponorogo selama beberapa hari terakhir untuk menghitung secara pasti indikasi kerugian keuangan negara akibat permasalahan tunjangan tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi yang berpotensi mengalami penambahan.
Sebagai bentuk keseriusan institusi penegak hukum, Kejari Ponorogo tetap memegang komitmen penuh dalam menuntaskan perkara ini.
Menurut Zulmar, penanganan kasus ini tidak hanya berorientasi pada proses penindakan, melainkan juga mencakup pemulihan kerugian negara serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Terkait penetapan tersangka, kejaksaan mendasarkannya secara murni pada hasil penyelidikan dan penyidikan dengan melihat unsur mens rea serta perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak bersangkutan.
Kejari Ponorogo berjanji akan segera mengumumkan hasil akhir perhitungan dari lembaga terkait kepada publik secara terbuka setelah seluruh prosesnya selesai.
