SERANG, KANALINDONESIA.COM: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pemerintah pusat dan daerah memasukkan risiko bencana serta dampak perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan dan investasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya kerentanan baru, menekan potensi kerugian, dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si., menyampaikan hal tersebut dalam sesi diskusi bersama BNPB dan program SIAP SIAGA di Aula Sapta Taruna, Gedung Dinas PUPR Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (13/10/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026.
Raditya menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya memperkuat kemampuan merespons bencana setelah kejadian. Pemerintah juga perlu mencegah risiko sejak awal melalui kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan penentuan prioritas investasi.
Menurutnya, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan harus berjalan dalam satu kerangka ketangguhan berkelanjutan (sustainable resilience). Ketiga aspek tersebut perlu terhubung dalam kebijakan hingga pelaksanaan pembangunan agar hasil pembangunan tidak mudah terdampak bencana.
“Komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat nasional dan daerah. Indonesia telah mengintegrasikan berbagai komitmen global ke dalam kebijakan nasional, salah satunya melalui Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang menjadi arah kebijakan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 25 tahun,” terang Raditya.
Raditya menjelaskan, risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh fenomena alam. Keputusan manusia dalam mengatur ruang, membangun infrastruktur, mengelola lingkungan, dan mengalokasikan investasi juga memengaruhi tingkat kerentanan suatu wilayah.
Pembangunan yang mengabaikan risiko dapat menciptakan persoalan baru. Infrastruktur yang tidak memperhitungkan ancaman bencana, misalnya, berpotensi meningkatkan kerugian ketika terjadi bencana. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan risiko sejak tahap perencanaan, bukan sekadar menyiapkan anggaran penanganan darurat dan pemulihan.
Investasi untuk pencegahan dan mitigasi menjadi salah satu langkah penting dalam pendekatan tersebut. Upaya mengurangi risiko sejak dini dapat menekan potensi kerusakan dan menghindarkan pemerintah serta masyarakat dari beban pemulihan yang lebih besar.
Dengan pendekatan itu, ketangguhan daerah tidak hanya diukur dari kecepatan penanganan saat bencana terjadi. Kemampuan mencegah ancaman, mengurangi kerentanan, beradaptasi terhadap perubahan iklim, dan mempertahankan keberlanjutan pembangunan juga menjadi bagian penting.
Selain kebijakan dan investasi, BNPB menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Melalui pendekatan yang berpusat pada masyarakat (people-centered approach), warga perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam mengenali ancaman, menentukan kebutuhan, dan menjalankan langkah mitigasi di lingkungannya.
Penguatan ketangguhan juga membutuhkan tata kelola yang baik, infrastruktur yang tangguh, pemanfaatan teknologi, pendanaan yang memadai, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.
Raditya meminta pemerintah daerah mengintegrasikan perencanaan penanggulangan bencana dengan dokumen pembangunan daerah. Salah satu instrumen yang perlu diperkuat ialah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
“Perlu mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa dan komunitas juga menjadi prioritas agar upaya pengurangan risiko bencana dapat dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan,” kata Raditya.
Perencanaan di tingkat daerah dan penguatan kapasitas masyarakat desa dinilai penting agar kebijakan pengurangan risiko tidak berhenti pada dokumen, tetapi dapat diterapkan sesuai dengan ancaman dan kebutuhan setiap wilayah.
