BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Besarnya belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan setelah data realisasi dan rincian anggaran menunjukkan nilai puluhan miliar rupiah. Di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat, perjalanan dinas di lingkungan Pemkab KBB tercatat mencapai Rp52,8 miliar, sedangkan Sekretariat DPRD mengalokasikan Rp21,6 miliar.
Besarnya belanja tersebut menjadi perhatian karena Koordinator Nasional Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) telah melaporkan dugaan penyimpangan dalam perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas Pemkab Bandung Barat kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat.
Pengaduan bernomor 0137/LD/B/KN-ARM/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 itu meminta aparat menelaah proses perencanaan, penganggaran, penyesuaian, hingga realisasi perjalanan dinas sepanjang 2025.
Persoalan yang mengemuka bukan semata-mata besarnya nominal belanja, melainkan bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakan efisiensi, menentukan prioritas perjalanan dinas, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang publik yang dibelanjakan.
DINAS KESEHATAN TERBESAR, INSPEKTORAT DAN SEKDA JUGA DISOROT
Berdasarkan rekapitulasi perjalanan dinas perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bahan pemberitaan ini, Dinas Kesehatan menempati posisi dengan nilai terbesar, yakni sekitar Rp22,3 miliar.
Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan sejumlah perangkat daerah lainnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai komposisi kegiatan perjalanan dinas, kebutuhan operasional, jumlah perjalanan, serta hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran tersebut.
Selain Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah juga mencatat belanja perjalanan dinas sekitar Rp4,8 miliar. Sementara itu, Inspektorat mencapai Rp5,04 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rp2,004 miliar, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Rp1,4 miliar.
Berikut rincian nilai perjalanan dinas sejumlah perangkat daerah berdasarkan data yang dihimpun:
Perangkat daerah
Nilai perjalanan dinas:
Dinas Kesehatan – Rp22,3 miliar
Inspektorat – Rp5,04 miliar
Sekretariat Daerah – Rp4,8 miliar
Dinas PUTR – Rp2,004 miliar
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan – Rp1,4 miliar
Bapelitbangda – Rp1,3 miliar
BKAD – Rp1,3 miliar
Bapenda – Rp1,2 miliar
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) – Rp1,1 miliar
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) – Rp1,09 miliar
Angka tersebut memperlihatkan adanya perbedaan nilai yang cukup mencolok antarperangkat daerah. Namun, besarnya belanja masing-masing instansi belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
Penilaian harus mempertimbangkan tugas, volume kegiatan, jumlah pegawai yang melakukan perjalanan, tujuan perjalanan, dan bukti pertanggungjawabannya.
Khusus Dinas Kesehatan, pemeriksaan perlu menguji hubungan antara nilai perjalanan dinas dan kebutuhan pelaksanaan program kesehatan, termasuk apakah setiap perjalanan memiliki surat tugas, bukti pelaksanaan, serta hasil kegiatan yang jelas.
Sementara itu, besarnya belanja perjalanan dinas Inspektorat juga relevan untuk dicermati dari sisi efektivitas pengawasan internal dan kesesuaiannya dengan program kerja yang telah ditetapkan.
SEKRETARIAT DPRD CAPAI RP21,6 MILIAR
Sorotan lain tertuju pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan nilai perjalanan dinas mencapai Rp21,6 miliar berdasarkan data yang disampaikan.
Anggaran sebesar itu perlu dijelaskan secara terbuka melalui rincian peruntukan, jumlah perjalanan, tujuan kegiatan, serta pemisahan belanja yang berkaitan dengan kegiatan kedewanan dan kebutuhan administrasi sekretariat, sesuai klasifikasi dalam dokumen anggaran.
Perjalanan dinas dalam kegiatan DPRD dapat mencakup pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, konsultasi, koordinasi, dan kegiatan kedewanan lainnya. Namun, seluruh pengeluaran tetap harus memenuhi standar biaya, ketentuan administrasi, dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah.
