JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga kegiatan produksi dan perdagangan produk tersebut. MUI sekaligus meminta Presiden dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
Fatwa tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Komisi Fatwa MUI mendasarkan keputusan itu pada pertimbangan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa penggunaan rokok elektrik membawa dampak negatif bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun sosial.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Asrorun sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi MUI.
Dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan tiga ketentuan hukum utama.
Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga hukumnya haram.
Ketiga, MUI menetapkan kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.
MUI menjelaskan, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup pengguna.
Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa. MUI juga menyoroti kandungan nikotin yang memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.
Tidak berhenti pada penetapan fatwa, MUI juga menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.
Salah satu rekomendasi utamanya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif produk tersebut.
Selain itu, MUI mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pengendalian vape berjalan secara terpadu.
MUI secara khusus meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
MUI juga merekomendasikan Kementerian Perindustrian mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dalam kebijakan fiskal.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut mendorong pemerintah menindaklanjuti fatwa MUI dengan regulasi yang mengatur pelarangan vape.
Sahroni mengapresiasi keputusan MUI karena menilai perangkat rokok elektrik memiliki potensi penyalahgunaan.
“Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan. Jadi kami menyambut baik fatwa ini,” kata Sahroni kepada wartawan di DPR, Selasa (10/11/2026).
