JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Presiden Achehnese Australia Association (AAA) sekaligus Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Independen, Tengku Sufaini Syekhi menilai semua pihak sudah mengabaikan hasil kesepakatan bersama Perjanjian Helsinki. Padahal, MoU ini adalah perjanjian bersama yang menjadi solusi penyelesaian konflik selama ini.
Namun sayangnya para petinggi di Aceh, khususnya beberapa elit politik GAM mengambil kesempatan itu untuk dijadikan sebagai komoditi politik.
“Setiap ada momen politik seperti pilkada dan pemilu, perjanjian Hensinki tersebut selalu dikatakan belum selesai dan ada kemungkinan dengan MoU itu Aceh bisa merdeka,” ujar Syekhi yang merupakan mantan GAM dalam pernyataan pers diterima Kanalindonesia.com di Jakarta, Rabu (9/3/2022).
Menurutnya, semua polemik sudah bisa dikatakan selesai dengan adanya MoU Helsinki. Enam belas tahun MoU Helsinki nyatanya belum menjawab masalah kesejahteraan masyarakat Aceh dan perubahan signifikan belum terjadi disana.
Ia mengungkapkan, selama ini perdamaian perjanjian Helsinki cenderung diabaikan dan hanya diserahkan kepada pemerintah setingkat Gubernur ataupun DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).
Semestinya persoalan itu di delegasikan, baik internal maupun eksternal harus memahami posisi Aceh kini berada dimana.
“MoU Helsinki adalah sebuah perdamaian yang mengakomodir kepentingan semua pihak. Tapi sayangnya disalahgunakan oleh kepentingan kelompok atau pribadi untuk memperkaya diri sendiri,” ungkapnya.
Sebagai juru bicara Achehnese Australia Association (AAA) yang merupakan wadah silaturahmi, anggota GAM di Australia, ia berusaha menjalin silaturahmi dengan para petinggi GAM dan menyampaikan bahwa MoU Helsinki sudah masuk dalam NKRI. Bukan lagi ada peluang untuk Aceh merdeka.
Seiring waktu berjalan, menurut Syekhi implementasi dari perjanjian Helsinki harus ada ketegasan dari pemerintah pusat dan jangan ada pihak yang bermain.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pada awalnya adalah memerdekan diri dengan cara memisahkan diri dari NKRI. Tapi dengan adanya pernjanjian Helsinki semua itu sudah hilang.
Atas dasar perdamaian antara GAM dan RI, perlu ada penjelasan dan pemahaman dikalangan masyarakat luas agar uoaya pembodohan politik oleh pihak-pihak tertentu dapat dihindari.
“Saya sebagai GAM independen ingin mengontrol dan mengawasi, jangan sampai terjadi pembodohan dan pembohongan politik terhadap bangsa Aceh,” jelas Syekhi.
Ia menambahkan, karena Aceh sejak dulu konflik memang karena ideologinya. Maka ketika hal ini tidak diselesaikan dengan baik bersama kesepakatan yang telah ada, harus kembali ke dasar.
Jika mengacu pada perjanjian Helsinki, Aceh sekarang sudah dibawa kearah kemajuan, harus ada perubahan ekonomi. Jadi jangan sampai Partai lokal di Aceh sekarang ini tidak inspiratif dan tidak aspiratif. Dalam arti, Partai lokal ini seharusnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Aceh secara damai, hukum dan bermarwah. Namun yang ada kini justru ada pembodohan dan kebohongan.
“Sekarang ada anak Syuhada atau JASA/ Jaringan Aneuk Syuhada Aceh, yang mana merupakan anak-anak yatim GAM yang diminta untuk mendukung Partai lokal. Mereka ini dijadikan sebagai alat politik dari para elit dan petinggi GAM seperti Muzakir Manaf yang ingin mencalonkan sebagai Gubernur pada Pilkada 2024 dan sekaigus mengamankan kepentingan kelompoknya dengan menjadikan JASA sebagai alat politik yang selalu menyerang pemerintah. Sementara itu Partai lokal tidak ada transparansi karena pada dasarnya perjuangan dari Partai lokal tujuannya tetap ingin referendum dan digunakan sebagai alat politik untuk membuat kenyang para elit dan petinggi mantan GAM saja,” kata Syekhi.
