SURABAYA KANALINDONESIA. COM – Seiring berkembangnya berbagai tuntutan untuk mengembangkan UMKM makin diminati masyarakat yang dijamin ke halalan produknya, DPRD Jatim bersama Dinas Koperasi Pemprov Jatim memberikan pendampingan sertifikasi halal kepada 50 UMKM di Jatim.
Bertempat di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Selasa (8/11/2022) 50 pelaku UKM dari berbagai jenis usaha makanan dan minuman dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, hingga Mojokerto ini mendapat pengarahan dari politisi PDI-P yang juga anggota Komis B DPRD Jatim Agatha Retnosari, sebagai penggagas acara bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim.
Menurut Agatha, sertifikasi halal adalah instrumen yang wajib dimiliki oleh UKM untuk memperluas jangkauan pasar.
“Pendampingan yang kami lakukan ini 0 rupiah alias gratis, tanpa dipungut biaya,” katanya.
Sertifikasi halal menurut Agatha adalah strategi pemasaran jangka panjang yang harus dimiliki UKM jika ingin usahanya terus berkembang. “Meski UKM adalah usaha kecil, tapi mindsetnya harus besar,” terangnya.
Pemprov Jatim menurut dia berkepentingan untuk memberi pendampingan kepada UKM agar mendapatkan sertifikasi halal karena UKM dan koperasi adalah motor penggerak perekonomian yang menyumbang 50 persen lebih PDRB Jawa Timur.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Andromeda Qomariah mengatakan, pemerintah melalui PP 39 Tahun 2022 mewajibkan produk UKM baik makanan, minuman hingga produk kecantikan mengantongi sertifikasi halal.
Sertifikasi produk halal dikebut hingga Oktober 2024. Bahkan Presiden Jokowi menarget Indonesia menjadi kiblat industri halal dunia bisa tercapai pada 2024.
“Sertifikasi halal nantinya juga dibutuhkan jika produk UKM berhasil menembus pasar luar negeri,” ujarnya.
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir rutin menggelar pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UKM. “Sekitar 300 UKM kami beri pendampingan untuk mendapatkan seertifikasi halal,” jelasnya. Nang
