Oleh: Fahmi Syuhada
Penulis adalah: Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dari salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menjadi pil pahit bagi kami seluruh pegawai DJP.
Berbagai peristiwa yang silih berganti menimpa institusi DJP tidak dapat dibantah sering kali menjadikan kami berada pada posisi sulit. Tidak jarang peristiwa yang terjadi kemudian digeneralisasi seolah semua pegawai DJP demikian adanya.
Perilaku yang dianggap koruptif segelintir orang disimpulkan seolah pegawai DJP semuanya bertindak koruptif juga, meski kenyataannya mayoritas dari pegawai DJP senantiasa menjaga integritas dan bekerja secara profesional.
Pada tulisan ini saya ingin berbagi bagaimana kami keluarga pegawai DJP di dalam membina rumah tangga dan mendidik anak-anak, sehingga kasus yang ada sekarang tidak bisa diinterpretasikan bahwa semua keluarga pegawai DJP melakukan hal yang sama.
Sebelumnya saya mohon maaf jika tulisan ini seolah-olah menjadi pembelaan, namun setidaknya saya ingin berbagi bagaimana upaya yang sudah ditempuh untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak dan keluarga. Menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga saja sudah merupakan hal yang harus diperjuangkan bagi pasangan pegawai DJP. Mengapa demikian?
Ya, kami harus berjuang untuk itu karena pasangan pegawai DJP tidak sedikit yang berada dalam status LDM (long distance marriage). Sebuah tantangan yang sebenarnya tidak mudah bagi kami hidup di kota yang terpisah-pisah. Suami, istri, dan anak bisa berada di kota yang berbeda.
Sebagai contoh keluarga kami, saya sekarang bertugas di Surabaya, istri bertugas di Payakumbuh, anak kami yang paling besar kuliah di Surabaya, anak kedua dan ketiga menimba ilmu di SMP Negeri dan pondok pesantren di Demak, ibu mertua tinggal sendirian di Pati. Kondisi ini mungkin dialami oleh banyak keluarga pegawai DJP. Untuk bertemu antara saya dan istri saja butuh perjuangan yang tidak mudah apalagi bertemu dengan seluruh anggota keluarga secara lengkap. Minimal kami harus mengeluarkan biaya dan mengatur waktu karena tidak setiap saat kami bisa berjumpa.
Kemudian terkait dengan pola pengasuhan anak, tidak semua dari kami pegawai DJP hidup mewah dengan memberikan segala fasilitas dan kemewahan kepada anak-anak kami. Mungkin perlu diketahui, banyak dari kami keluarga pegawai DJP yang memilih mendidik anak-anaknya di pondok pesantren baik pesantren salaf maupun modern.
Sebagai contoh kedua anak saya saat ini duduk di bangku SMP Negeri sekaligus belajar di Pondok Pesantren Tahfidz di Demak. Apakah ini pilihan yang enak bagi kami? Jawabnya tergantung dari paradigma kita. Dari sisi saya sebagai ayah, relatif masih bisa kuat, tetapi bagi istri sebenarnya bukan hal mudah untuk melepas mereka pondok. Istri harus mengorbankan banyak “rasa” sebagai ibu.
Tidak jarang istri sering menangis ketika rindu dengan mereka, memikirkan apakah mereka di pondok pesantren sudah makan atau belum, hari ini mereka jajan apa, bagaimana mereka harus berbagi waktu sekolah dan mengaji. Dari hati anak saya juga mungkin mengorbankan banyak “rasa”. Mereka tidak bisa setiap saat bertemu orang tua, tidak bisa leluasa jajan, tidak punya waktu untuk bermain, tidak pernah jalan-jalan ke mal atau piknik.
